SMAN 1 Pontianak Tuntut Klarifikasi LCC 4 Pilar MPR RI: Juri Diduga Tak Konsisten

Sorotan Terhadap Kinerja Juri

Tak hanya soal substansi jawaban, SMAN 1 Pontianak juga mengkritik tajam performa dewan juri selama perlombaan berlangsung. Mereka menilai adanya penurunan fokus yang berakibat fatal pada perolehan poin siswa.

"Kurangnya fokus dewan juri dalam beberapa momen penilaian, yang berpotensi memengaruhi objektivitas hasil," tulis pihak SMAN 1 Pontianak.

Sekolah meyakini bahwa para siswa telah berjuang maksimal dan memberikan performa terbaik mereka di atas panggung.

"Tim SMAN 1 Pontianak telah menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas dan tegas, sehingga layak mendapatkan penilaian yang objektif sesuai substansi jawaban," imbuhnya.

Lebih jauh lagi, muncul dugaan penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri saat menghadapi protes dari peserta di lapangan.

SMAN 1 Pontianak menyayangkan tidak adanya ruang dialog yang proporsional saat keberatan diajukan secara langsung.

"Adanya indikasi penggunaan relasi kuasa oleh dewan juri, tanpa didahului proses konfirmasi dan klarifikasi yang memadai. Hal ini diperkuat dengan adanya validasi sepihak melalui MC mengenai kompetensi juri, sehingga kegiatan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang proporsional," tulis pihak SMAN 1 Pontianak.

Kronologi Perdebatan Nilai yang Viral

Baca Juga: Minta Maaf ke Siswa SMAN 1 Pontianak, Hetifah Sjaifudian Perjuangkan Tanding Ulang LCC 4 Pilar

Ketegangan ini bermula dari video viral yang memperlihatkan keberanian Ocha (Josepha Alexandra) dalam mendebat keputusan juri pada Senin (11/5).

Dalam potongan video tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan nilai minus lima saat menjawab pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ironisnya, Grup B dari SMAN 1 Sambas yang memberikan jawaban serupa justru mendapatkan nilai 10 dari juri yang sama, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita.

Meskipun Ocha sudah melayangkan protes keras karena merasa jawaban mereka identik, juri tetap pada keputusannya.

Alasan yang diberikan juri saat itu adalah Grup C dianggap tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas dalam artikulasinya, sebuah alasan yang kemudian disanggah oleh pihak sekolah melalui bukti rekaman.

Atas dasar rentetan kejadian tersebut, SMAN 1 Pontianak menuntut transparansi penuh.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada pihak penyelenggara untuk memberikan konfirmasi resmi terkait temuan-temuan di atas. Menyampaikan penjelasan yang transparan mengenai dasar pengambilan keputusan dewan juri," tulis pernyataan tersebut.

Mereka berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi agar integritas kompetensi tetap terjaga.

"Melakukan evaluasi terhadap proses penilaian, guna menjaga integritas dan kredibilitas kegiatan LCC 4 Pilar ke depan," tambah pihak sekolah.

Respons Sekjen MPR RI

Menanggapi gelombang protes dan kegaduhan di media sosial, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, akhirnya angkat bicara.

Ia memastikan bahwa aspirasi dari pihak sekolah dan masyarakat telah diterima dan sedang ditindaklanjuti secara internal.

Siti Fauziah memastikan bahwa panitia pelaksana tengah melakukan penelusuran internal untuk memeriksa kembali mekanisme penilaian yang menjadi perdebatan.

Pihak MPR RI berjanji akan melakukan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," ujar Siti Fauziah dalam keterangan resminya.