Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah

Selain persoalan anggaran, kata Yudis, masih banyak isu mendasar lain yang belum terselesaikan. Misalnya saja soal hak ulayat masyarakat adat dan partisipasi publik dalam proses pembangunan IKN.

Ia menambahkan, putusan MK memang menimbulkan ambiguitas di tengah masyarakat, terutama karena pemberitaan yang terus bergulir dan memunculkan berbagai tafsir. Namun secara hukum, keputusan tersebut dinilai tetap sesuai dengan kondisi nyata yang ada saat ini.

Menurut Yudis, perhatian utama seharusnya diarahkan pada kesiapan pemerintah, bukan semata pada putusan MK.

"Diskusi mengenai putusan MK tidak perlu dititikberatkan kepada MK itu sendiri, tetapi kepada pemerintah (eksekutif) untuk menyiapkan banyak hal," tandasnya.