Pakar Sebut Demokrasi RI Cuma 'Ethok-ethok', Alarm The Economist Jadi Peringatan

Sudirman menggambarkan situasi ekonomi hari ini seperti jebakan alam akibat kebijakan tanpa rem institusional.

"Kita seperti berjalan di dalam lumpur hisap. Semakin bergerak, semakin tersedot. Intervensi Rp500-an triliun lebih ke pasar bukannya membangun kepercayaan, malah menjauhkan," jelas Sudirman.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, mengingatkan pemerintah agar tidak jumawa dengan indikator moneter yang tampak itu aman.

Pasalnya, gejala hari ini menunjukkan kemiripan pola dengan awal krisis 1997-1998. Yakni, maraknya penangkalan masalah (denial) dan pengebirian institusi independen seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

"Indonesia belum di tepi jurang, tapi pintu keluar mulai menutup," kata Moh. Ikhsan.

Ia mengingatkan bahwa modal ekonomi yang tersisa hanyalah penunda waktu krisis.

"Buffer seperti cadangan devisa yang cukup dan perbankan yang sehat itu bukan kekebalan. Itu sekadar waktu yang kita punya untuk memperbaiki diri," tambahnya.

Sudirman menegaskan bahwa jalan keluar tunggal dari krisis tata kelola ini adalah pemulihan trust publik secara kolektif.

Ia menyatakan, "Semua pihak harus bekerja keras, bahu-membahu, restoring confidence. Membangun kembali trust. Yang paling bertanggung jawab tentu adalah yang diamanahi otoritas. Syaratnya satu, buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani,"

Baca Juga: Lepas dari Orde Baru, Indonesia Belum Berani Masuk Rumah Demokrasi

Jalan untuk mengembalikan semua itu adalah dengan memulihkan cara bernegara sesuai keteladanan para pendiri bangsa.

“Langkah ini harus berlandaskan pada intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas, agar kita tahu batas dan paham ke mana harus melangkah, berbasis pada bukti dan nilai” pungkas Sudirman.