Gaduh Alfamart di Lombok Tengah Dipaksa Tutup, Ini Regulasi yang Sebenarnya!

Meskipun ketentuan detail tersebut tidak memerinci jam kerja untuk level minimarket seperti jaringan Alfamart dan Indomaret, pemerintah daerah diberikan mandat penuh untuk merumuskan kebijakan lokal tambahan.

Langkah ini harus selaras dengan amanat Pasal 5 ayat (3) huruf g, yang menegaskan bahwa pengaturan jam operasional wajib menimbang keberlangsungan usaha toko eceran tradisional di wilayah sekitar.

Faktor lain yang dibatasi secara ketat oleh pemerintah adalah monopoli kepemilikan. Korporasi ritel swalayan dibatasi hanya diperbolehkan memiliki dan mengelola secara mandiri maksimal sebanyak 150 gerai di seluruh Indonesia.

“Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri,” tegas Pasal 10 ayat (1) beleid tersebut.

Apabila kuota 150 gerai tersebut telah terpenuhi, perusahaan dilarang keras membuka cabang baru secara mandiri. Langkah ekspansi berikutnya wajib dialihkan menggunakan mekanisme kemitraan atau sistem waralaba (franchise) yang melibatkan pengusaha lokal.

Di sisi lain, regulasi ini juga membawa misi pemulihan ekonomi nasional dengan mewajibkan setiap pusat perbelanjaan modern memberikan ruang akomodasi bagi para pelaku usaha mikro dan kecil.

Manajemen pusat perbelanjaan diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 30 persen dari total luas area lantai komersial mereka khusus untuk tempat usaha kecil atau sebagai ruang promosi komoditas produk dalam negeri.

Kebijakan penataan ritel yang komprehensif ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang juga menjadi bagian integral dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja demi memicu pertumbuhan investasi yang inklusif di daerah.

Baca Juga: 6 Sunscreen Wardah di Alfamart yang Anti Lengket dan Efektif Lindungi Kulit