Kemenlu Cuma Jadi Tukang Catat? Pakar Kritik Diplomasi 'One Man Show' Prabowo

Suara.com - Ketua Program Studi Hubungan Internasional UMY, Ade Marup Wirasenjaya, kembali menyoroti dominasi Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai agenda diplomasi dan negosiasi internasional.

Pola tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola politik luar negeri Indonesia jika terus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Ade, berbagai isu strategis luar negeri saat ini lebih banyak ditangani langsung oleh Presiden.

Kondisi tersebut membuat peran institusional Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terlihat kurang menonjol dibandingkan pada periode pemerintahan sebelumnya.

Ia menilai kecenderungan tersebut merupakan refleksi dari karakter kepemimpinan Prabowo yang memiliki ambisi besar untuk tampil sebagai tokoh yang diperhitungkan dalam jajaran elite pemimpin dunia.

"Ini memang menggambarkan Pak Prabowo-nya sendiri memang sangat sangat berambisi, dia ingin menjadi pemimpin dunia gitu, pemimpin dalam jajaran elit pemimpin dunia," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (29/5/2026).

Disebutkan Ade, kondisi tersebut dapat menjadi preseden yang kurang baik bagi kelembagaan diplomasi Indonesia.

Padahal, Kemenlu memiliki struktur dan sumber daya yang selama ini dibangun untuk menangani berbagai urusan strategis di bidang hubungan internasional.

"Kalau terus berlangsung ini preseden yang enggak bagus sebetulnya, apalagi di di Kementerian Luar Negeri kan dia selain ada menteri luar negeri kan ada tiga wakilnya. Terus tiga wakilnya mau dikemanain gitu loh?" tegasnya.

Baca Juga: Keluarga Korban Mei 98 Tagih Nyali Prabowo: Kami Lelah Diombang-ambing Bak Bola Pingpong

Ia membandingkan dengan masa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada era pemerintahan Jokowi.

Saat itu, kata Ade, Kemenlu tetap memainkan peran yang cukup kuat dan memiliki ruang yang jelas dalam pengelolaan diplomasi Indonesia.

Jika pola saat ini terus berlanjut, Ade menilai dapat muncul persepsi bahwa posisi menteri luar negeri hanya berfungsi menjalankan tugas-tugas administratif. Sementara seluruh keputusan strategis berada di tangan presiden.

Kondisi tersebut akan berpotensi memunculkan kebingungan arah dalam politik luar negeri Indonesia.

"Menimbulkan semacam disorientasi di dalam politik luar negeri Indonesia sendiri," tandasnya.