- M. Qadari menyatakan pemerintah menyadari berbagai persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat, termasuk gejolak IHSG dan nilai tukar rupiah.
- Ia menolak anggapan bahwa pemerintah tidak peka terhadap aspirasi publik atau bersikap tone deaf.
- Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat serta media akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan pemerintah.
Suara.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qadari menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kritik dan keluhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang belakangan menjadi sorotan publik.
Menurut Qadari, pemerintah justru menyadari adanya sejumlah persoalan yang perlu segera diantisipasi dan ditangani, mulai dari pelemahan pasar saham, gejolak nilai tukar rupiah, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
"Pemerintah menyadari adanya masalah dan hal-hal yang harus diantisipasi. Karena itulah kemudian kemarin ada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia bersama Pak Dasco sudah bertemu dan merumuskan langkah-langkah yang akan diambil," kata Qadari saat peluncuran buku Presiden Solusi di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Qadari juga menolak anggapan bahwa pemerintah tidak mendengarkan aspirasi publik atau bahkan bersikap tone deaf.
Istilah tone deaf itu kerap digunakan di ruang publik untuk menggambarkan pemerintah atau pejabat yang dianggap tidak peka terhadap kondisi yang sedang dirasakan masyarakat.
"Yang penting adalah pemerintah itu jauh dari tone deaf, jauh dari tone deaf, melihat dan mendengarkan masalah-masalah yang ada," ujarnya.
Ia menilai berbagai masukan yang berkembang di masyarakat justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
Karena itu, Qadari memastikan Badan Komunikasi Pemerintah yang dipimpinnya akan berupaya menjadi saluran untuk menangkap berbagai kritik, aspirasi, dan keluhan yang berkembang di ruang publik.
"Apalagi sekarang Bakomnya namanya M. Qadari," ujarnya disambut tawa hadirin.
Baca Juga: Aturan Baru Selat Hormuz, Iran Siap Tarik Biaya Layanan Kapal
Qadari kemudian menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pemerintah, media, dan masyarakat.
"Kita insya Allah akan mendengarkan secara cermat apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat, oleh media sebagai masukan dan kritikan untuk perbaikan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
Terkini
-
Indonesia Masih Bergantung pada Obat Impor, Kemandirian Farmasi Jadi Tantangan
-
Nekat Gelantungan di Pintu KRL saat Mabuk, Pria Ini Resmi Masuk Daftar Hitam KAI Commuter
-
Proyek E10 Ambisius, Tapi Siapa Mau Pasok Tebu untuk Pemerintah?
-
Siap War Tiket! Indomaret Fun Run 2026 Bakal Ramaikan Gaya Hidup Sehat Warga Semarang
-
Anggaran Dipotong Pusat, Renovasi 11 Sekolah di Jakarta Terpaksa Mundur ke 2027
-
Gotong Royong Polhut Se-Indonesia, Bangun Rumah untuk Saudara di Aceh Tamiang
-
Dukungan Pendidikan Jadi Langkah untuk Mempersiapkan Generasi Muda Berintegritas
-
Ratusan Hektare Mangrove di Riau Habis Dibabat, Kapolda Turun Tangan
-
Gibran Playing Victim Soal Posisi Duduk? Analis: Bersihkan Istana dari Pengaruh Jokowi!
-
Tumbal Terakhir