Kemlu Klarifikasi Kehadiran 'Wakil' Indonesia di Pemakaman Ali Khamenei

Suara.com - Indonesia memastikan kehadirannya dalam upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran melalui utusan diplomatiknya.

Duta Besar RI untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, dilaporkan menghadiri langsung prosesi penghormatan terakhir tersebut pada Sabtu (4/7/2026) waktu setempat.

Namun, keputusan Jakarta untuk hanya mengutus seorang duta besar—tanpa mengirimkan pejabat tinggi negara atau utusan khusus—memantik polemik tajam di dalam negeri.

Langkah minimalis ini dinilai kontras dengan negara-negara lain dan memicu kritik keras terkait taji politik luar negeri (polugri) Indonesia yang berasaskan "bebas aktif".

Jauh Berbeda dengan Respons Negara Sahabat

Keputusan Indonesia untuk membatasi level delegasinya dinilai sebagai anomali, terutama bagi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Sebagai perbandingan, sejumlah kekuatan regional seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Malaysia, hingga Bangladesh tetap mengirimkan delegasi resmi di tingkat menteri. Bahkan, Pakistan mengutus kepala negaranya langsung, yakni sang presiden, untuk hadir di Teheran.

Sikap pasif Jakarta inilah yang kemudian dikritik tajam oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal.

Menurut Dino, keengganan mengirim pejabat setingkat menteri ke pemakaman pemimpin negara yang tewas akibat serangan militer ilegal berpotensi mencederai hubungan bilateral yang selama ini berjalan harmonis.

Baca Juga: Persib Bakal Bikin Timnas Indonesia Semakin Kuat di Piala AFF 2026, Ini Alasannya

"Yang saya dengar, berbagai upaya gigih Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran—yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini," tulis Dino melalui akun media sosialnya, Minggu (5/7/2026).

Lebih jauh, absennya perwakilan tinggi pemerintah memicu kecurigaan bahwa arah diplomasi Indonesia kini mulai didikte oleh rasa sungkan atau ketakutan terhadap posisi geopolitik Amerika Serikat.

Dino mempertanyakan apakah independensi politik bebas aktif Indonesia telah luntur ketika dihadapkan pada situasi global yang sensitif dan membutuhkan ketegasan sikap.

"Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dalam situasi yang sensitif, kita bersembunyi. Please remember: bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan," lanjut Dino.

Selain faktor eksternal, Dino mensinyalir adanya masalah akut dalam tata kelola birokrasi pengambilan keputusan di internal pemerintah.

Menurutnya, kegagalan merespons undangan penting ini kemungkinan besar akibat mandeknya komunikasi administratif di meja-meja birokrat yang tidak berani mengambil sikap cepat.