- Mantan Ketua Komnas HAM Hafid Abbas menyebut kepolisian, pemerintah daerah, dan oligarki sebagai tiga pihak penyebab malapetaka bangsa.
- Pemerintah daerah dinilai membebani warga dengan pajak tinggi demi mengembalikan modal politik yang dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah.
- Hafid mendorong reformasi peradilan dan penegakan hukum profesional sebagai solusi utama mengatasi kesenjangan sosial serta ekonomi di Indonesia.
Suara.com - Eks ketua Komnas HAM Hafid Abbas membeberkan mengenai 3 pihak yang diduga menjadi sumber malapetaka bangsa ini.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat yang kian buruk akibat tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang tidak profesional.
Hafid bercerita saat ia masih menjabat sebagai Ketua Komnas HAM 2014-2015, timnya kerap mendapat aduan dari masyarakat tiap harinya mengenai 3 pihak yang dianggap merugikan masyarakat. Yakni, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan oligarki.
Kepolisian, kata Hafid, masih dianggap buruk di mata masyarakat karena terkesan hanya menjadi alat untuk memeras rakyat. Sebab karena itu, lanjut Hafid, masyarakat memilih untuk berjarak dengan kepolisian.
Selanjutnya Pemda, karena penerapan pajak yang masih begitu membebankan warga.
Hafid juga curiga penerapan pajak lekat akan upaya pemimpin daerah untuk menutupi ongkos politik yang telah digelontorkan saat masa pemilihan kepala daerah.
"Cara paling cepat untuk balik modal, ya menaikan pajak. Aparat kita berlomba-lomba memeras rakyat karena ulah Pemda," kata Hafid dikutip dari Youtube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin, (6/7/2026).
Yang terakhir dan tak kalah memabahayakan, adalah oligarki. Menurut Hafid, oligarki mempunyai segala sumber daya yang mengcancam masyarakat.
"Jadi dengan itu, 3 sumber malapetaka bangsa ini harus ditertibkan,"ucapnya.
Baca Juga: Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan
Lebih lanjut, Guru Besar UNJ ini menilai kesenjangan akan teratasi jika penegak hukum dapat bekerja dengan profesional. Sejauh ia menilai masalahnya hanya ada pada di tahap pelaksanaan.
Oleh karena itu Hafid berharap adanya judicial reform atau reformasi peradilan yang dapat membenahi bobroknya penegakan hukum.
Reporter: Alif Bintang
Berita Terkait
-
Jangan Cuma Pelaku Lapangan! Mabes Polri Harus Bongkar Otak Sindikat Narkoba di Katingan
-
Tiga Pembantai Polisi di Katingan Diciduk! Serang Petugas Pakai Parang Saat Gerebek Narkoba
-
Polri Paling Banyak Diadukan ke Komnas HAM Sepanjang 2025, Capai 805 Laporan
-
Keras! Guru Besar UNJ Sebut Program Makan Bergizi Gratis Jadi 'Proyek Berbagi Keuntungan'
-
3 Polisi Gugur saat Gerebek Narkoba di Katingan, DPR Minta Jaringan Pelaku Dibongkar Total
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Yel-yel Regu Tulip di Jamnas 2026 Viral, Ghea Indrawari Nyanyikan Live!
-
Robot Humanoid Mulai Merambah Dealer Otomotif Indonesia
-
Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru, Rektor Unsoed Ahmad Sodiq Ditahan KPK
-
Inovasi Terbaru Kecantikan Wajah, Volulift 2.0 Resmi Diperkenalkan
-
Paradoks Jajanan SD versus MBG: Mengapa Proyek Besar Justru Rawan Keracunan?
-
Pati Kompak! Ratusan Ormas Deklarasi Damai di Alun-alun, Tegaskan Tolak Aksi Provokatif
-
Dari Panggung KKI 2026, Belasan UMKM Sumsel Membidik Pasar Nasional hingga Ekspor
-
Cek Kesehatan Gratis Efektif Deteksi Dini dan Eliminasi Kasus TBC di Tangsel
-
Karhutla Sumsel Belum Terkendali, 8 Lokasi Masih Terbakar, Air Makin Menipis
-
Guncang Lima Kota Besar, Deddy Corbuzier Bawa Invasi Indonesia Podcast Festival 2026 ke Luar Jakarta