Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat.

Guru maupun tenaga kependidikan yang terbukti melakukan kekerasan terhadap siswa dipastikan akan langsung diberhentikan tanpa melalui mekanisme surat peringatan.

"Kami tidak akan menoleransi kekerasan. Jika ada kekerasan di sana, pelakunya kami akan langsung berhentikan. Tidak ada surat peringatan satu, tidak ada surat peringatan dua," kata Gus Ipul di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh oknum tenaga kependidikan, termasuk guru dan wali asrama Sekolah Rakyat yang terbukti melakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, perundungan (bullying), maupun tindakan intoleransi terhadap peserta didik.

Gus Ipul menjelaskan aturan mengenai larangan perpeloncoan dan segala bentuk kekerasan telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Sekolah Rakyat, terutama menjelang pelaksanaan MPLS.

Kementerian Sosial, lanjut dia, berkomitmen menjadikan Sekolah Rakyat sebagai lingkungan pendidikan berasrama yang aman, ramah anak, dan partisipatif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Sebagai upaya pencegahan, setiap Sekolah Rakyat diwajibkan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim tersebut akan menjadi pintu pertama dalam menerima laporan dan menangani dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Selain itu, tersedia pula mekanisme rujukan untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa yang mengalami tekanan mental maupun trauma.

Untuk memperkuat pengawasan, Kemensos juga membuka ruang bagi masyarakat dan orang tua siswa untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Sekolah Rakyat melalui saluran pengaduan resmi.

Baca Juga: Polemik KIP Kuliah Gara-Gara Desil Berubah, Gus Ipul Pastikan Masih Ada Jalan bagi Mahasiswa

Laporan dapat disampaikan melalui call center 021-171 maupun layanan WhatsApp di nomor 0887-717-1171.

Gus Ipul memastikan seluruh laporan yang diterima melalui kanal resmi akan segera ditindaklanjuti oleh tim khusus Kementerian Sosial guna melindungi hak-hak dasar para siswa.