Militer AS 'Berencana' Langgar Konvensi Jenewa 1949, Ancam Stabilitas Dunia

Di wilayah Iran sendiri, pemerintah daerah di Pulau Qeshm dan kota Bandar Abbas melaporkan adanya hantaman proyektil AS di wilayah mereka pada Selasa malam.

Dalam konteks keamanan maritim, pemerintah AS menuduh Iran telah menyerang tujuh kapal komersial dalam kurun sepekan terakhir, yang mengakibatkan belasan awak kapal tewas, hilang, atau menderita luka-luka.

Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya juga mengonfirmasi tewasnya satu kru asal India dan delapan lainnya terluka ketika dua kapal tanker minyak milik mereka dihantam rudal jelajah Iran di Selat Hormuz.

Pihak IRGC membenarkan telah melumpuhkan dua kapal supertanker raksasa di selat tersebut yang dilabeli sebagai "offending", dengan dalih kapal-kapal itu mengabaikan peringatan navigasi.

Pembatalan Tarif 20 Persen dan Dampak Ekonomi Global

Terkait wacana kontroversial mengenai pemungutan biaya pengamanan sebesar 20 persen bagi lalu lintas kapal di Selat Hormuz, Trump secara resmi membatalkan ide tersebut pada hari Selasa.

Pembatalan ini terjadi setelah usulan itu dibanjiri kritik dari badan pelayaran PBB dan komunitas internasional. Sebagai alternatif, Trump mengindikasikan akan mengejar kesepakatan investasi dari negara-negara Teluk, di mana ia mengklaim sejumlah negara lebih memilih berinvestasi di AS daripada dibebankan tarif transit perairan.

Pasca-pencabutan gagasan tarif tersebut, blokade militer AS terhadap kapal-kapal yang transit ke dan dari pesisir Iran resmi diberlakukan kembali pada pukul 20.00 GMT. Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz kini terbuka bagi semua pelayaran internasional, kecuali armada milik Iran.

Perang yang telah berlangsung sejak Februari ini mulai berdampak signifikan pada lanskap ekonomi dunia. Harga minyak mentah patokan Brent dilaporkan meroket 15 persen selama sepekan terakhir, menyentuh angka $85 per barel atau yang tertinggi sejak pertengahan Juni lalu.

Baca Juga: Rupiah Hari Ini Melemah ke Rp18.129 per Dolar AS, Konflik Timur Tengah Jadi Pemicu

Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa perpanjangan masa perang menghadirkan risiko masif bagi perekonomian global, mengingat banyak negara telah menghabiskan cadangan minyak strategis mereka untuk melindungi konsumen dari inflasi harga energi.