Tarif Transjakarta Akan Naik? Ini Syarat Mutlak dari DPRD DKI Jakarta

Suara.com - Wacana penyesuaian tarif Transjakarta dinilai perlu dikaji secara menyeluruh oleh DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyatakan kenaikan tarif hanya dapat dipertimbangkan apabila diikuti peningkatan pelayanan kepada pengguna.

“Kalau kualitas pelayanannya meningkat nyata, itu bisa menjadi pertimbangan. Masyarakat harus merasakan manfaatnya langsung,” ujar Rio, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, masyarakat pada dasarnya dapat menerima kebijakan penyesuaian tarif Transjakarta.

Namun dengan syarat, pemerintah harus mampu menghadirkan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas yang dimaksud tidak hanya menyangkut armada, melainkan juga kenyamanan halte, ketepatan waktu, keamanan perjalanan, hingga kemudahan berpindah antarmoda.

Rio menekankan, integrasi Transjakarta dengan MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, dan Mikrotrans menjadi kunci membangun sistem transportasi publik yang efisien.

“Semakin baik integrasinya, semakin mudah masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” tutur dia.

Rio menyebut konektivitas antarmoda yang baik akan memangkas waktu tempuh, menekan biaya perjalanan, dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

Baca Juga: Siap-Siap! Tarif Transjakarta Diusulkan Naik Jadi Rp5.000

Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Persoalannya, pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal. Mulai dari efisiensi anggaran, hingga kebutuhan pembiayaan berbagai program pelayanan publik lainnya.

Karena itu, Rio menegaskan pembahasan kenaikan tarif harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, besaran subsidi, serta daya beli masyarakat.

“Subsidi transportasi publik tetap menjadi instrumen penting agar layanan tetap terjangkau,” ucapnya.

Rio menambahkan, evaluasi terhadap skema pembiayaan tetap diperlukan guna menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik ke depan.

“Yang terpenting, layanan tetap berkualitas dan masyarakat tidak terbebani,” pungkas dia.