News / Nasional
Jum'at, 17 Juli 2026 | 17:11 WIB
Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhamni
Baca 10 detik
  • Dirtipidter Bareskrim Polri menegaskan perlunya evolusi strategi penindakan kejahatan SDA-LH yang kini terorganisasi melalui struktur korporasi kompleks.
  • Bareskrim Polri mendorong sinergi antarlembaga untuk membangun sistem basis data terpadu guna mempercepat deteksi dini kerusakan lingkungan.
  • Polri kini menerapkan pendekatan follow the money untuk menyita aset korporasi serta aktor intelektual sebagai bentuk penegakan hukum.

Suara.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri kini tengah memperkuat barisan untuk menghadapi ancaman kejahatan di sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH).

Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Irhamni selaku Dirtipidter Bareskrim Polri menegaskan bahwa strategi penindakan harus berevolusi seiring dengan semakin modernnya modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan lingkungan.

Dalam Simposium Nasional Outlook Kejahatan SDA-LH 2026-2030 yang digelar oleh Auriga Nusantara di Jakarta, Kamis (16/7/2026), Irhamni memaparkan bahwa tantangan penegakan hukum saat ini jauh lebih kompleks.

Kejahatan di sektor ini tidak lagi sekadar aksi lapangan yang sederhana, melainkan sudah melibatkan struktur organisasi yang rapi dan dukungan finansial yang kuat dari korporasi.

"Kejahatan lingkungan di era modern tidak bisa lagi dihadapi dengan metode konvensional yang bersifat reaktif. Para pelaku kejahatan SDA-LH kini bergerak secara terorganisasi, memanfaatkan celah regulasi, hingga menggunakan instrumen korporasi yang kompleks. Oleh karena itu, hukum tidak boleh kalah selangkah, aparat penegak hukum dituntut memiliki ketajaman analisis yang sama kuatnya dengan para peneliti dan akademisi dalam memetakan modus operandi baru ini," ujar Irhamni sebagaimana dilansir Antara.

Membangun Basis Data Terpadu

Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi oleh Bareskrim Polri dalam menuntaskan kasus perusakan alam adalah adanya ego sektoral di antara lembaga penegak hukum.

Irhamni menekankan pentingnya sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kementerian terkait.

Menurutnya, kolaborasi ini harus diwujudkan dalam bentuk peleburan batasan birokrasi demi terciptanya sistem basis data terpadu yang dapat diakses bersama.

Baca Juga: DPR Warning Keras, Tak Boleh Ada Pihak Intervensi Kasus Korupsi Batu Bara

"Kolaborasi multisektoral ini adalah kunci untuk meruntuhkan jaringan mafia lingkungan yang terstruktur," tegas Irhamni.

Langkah ini dinilai krusial untuk memetakan pergerakan mafia lingkungan yang seringkali berpindah-pindah wilayah dan memanfaatkan koordinasi yang lemah antarinstansi.

Dengan adanya data yang sinkron, deteksi dini terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

Incar Aset Korporasi

Pergeseran paradigma dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama. Bareskrim Polri tidak lagi hanya menyasar para pekerja atau operator di lapangan yang seringkali hanya menjadi "tumbal" dari sebuah kejahatan besar.

Fokus utama kini diarahkan pada aktor intelektual dan korporasi yang meraup keuntungan dari kerusakan ekosistem melalui pendekatan follow the money atau mengikuti aliran dana.

Load More