Suara.com - Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun ini mengalokasikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, saluran air dan penerangan jalan untuk 38.000 unit rumah tapak dan Rusunawa di seluruh Indonesia.
"Bantuan itu diharapkan dapat mewujudkan lingkungan perumahan yang nyaman dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat," kata Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Agus Sumargiarto di Jakarta, Jumat (16/5/2014).
Menurut Agus, pada tahun ini Kemenpera memiliki kegiatan bantuan PSU untuk 38.000 unit rumah yang terdiri dari 27.000 unit rumah tapak dan 11.000 unit Rusunawa.
Kata dia, Kemenpera juga telah menyusun jadwal pelaksanaan bantuan PSU tersebut dan kegiatan verifikasi lokasi dan lelang konsultan manajemen kontruksi telah dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari lalu.
Sedangkan bulan Maret hingga Mei akan dilaksanakan proses lelang fisik serta penunjukan langsung pengembang pelaksana. "Pelaksanaan pembangunan fisik PSU diharapkan dapat terlaksana pada bulan Mei sampai September mendatang," katanya.
Agus juga menerangkan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut total anggaran alokasi satuan kerja pengelolaan kawasan tahun 2014 sekitar Rp371,1 miliar.
"Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan kebijakan, pembangunan fisik PSU dan fisik Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas (BSPK) untuk mendorong program MCK Komunal untuk mewujudkan masyarakat cinta kebersihan di seluruh Indonesia," katanya.
Terkait dengan pembangunan PSU Rusunawa, jumlah usulan pembangunan PSU Rusunawa sebanyak 120 "twin block" (TB) dengan perkiraan biaya sebesar Rp25,75 miliar.
Hingga saat ini jumlah Rusunawa yang sudah diverifikasi sebanyak 72 TB dan dengan perkiraan biaya sebesar Rp13,51 miliar. Namun demikian, Rusunawa sebanyak 48 TB belum diverifikasi sehingga menunggu kepastian pelaksanaan pembangunan PSU Rusunawa.
"Target pelaksanaan program BSPK Tahun Anggaran 2014 diharapkan dapat terbangun sebanyak 1.463 unit sarana MCK. Saat ini sejumlah lokasi pembangunan sarana MCK yang telah diverifikasi tersebar di delapan provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kementerian PKP Bakal Bangun Rusun Delapan Lantai di Solo untuk Anggota Kopassus
-
Perpanjangan PPN DTP 100 Persen, Rumah Tapak di Kota Penyangga Jadi Primadona
-
Seruan Tak Bertuan: Pekikan Gaib Usai Lantunan Ayat Suci
-
Seruan Tak Bertuan: Suara Ganjil di Keheningan Malam
-
Gratis Sewa 6 Bulan, Pemprov DKI Relokasi Ratusan Warga TPU Menteng Pulo ke Rusun Jagakarsa
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
Terkini
-
Berkat Prabowo Harga Tahu-Tempe Bakal Makin Murah
-
IHSG Berakhir Meloyo pada Jumat Sore, 401 Saham Memerah
-
Dana Desa buat Kopdes Merah Putih Tembus Rp 34,57 T, Purbaya: Hitungan Saya Lebih Besar
-
Genjot Fasilitas, IPC TPK Pastikan Arus Barang Ramadan 1447 H Aman Terkendali
-
Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Gugatan Guru Honorer untuk Anggaran MBG UU APBN 2026
-
Gegara Intervensi BI, Rupiah Berjaya di Jumat Sore ke Level Rp 16.888/USD
-
Kini Giliran Kimia Farma Kembali Raih Gelar Persero
-
Telkom Solution Sabet Enam Penghargaan PRIA 2026, Perkuat Reputasi di Segmen B2B
-
Berkat Perjanjian Prabowo-Trump, AS Bisa Kuasai Mineral Kritis RI
-
Kemenkeu Dukung Proyek Kapal Riset BRIN lewat Skema KPBU