Suara.com - Sebanyak 64 persen industri di dalam negeri masih tergantung pada bahan baku dan penolong, serta barang modal dari impor untuk mendukung proses produksi.
"Salah satu prioritas (program) kami adalah bagaimana mengendalikan impor itu, di samping menyelesaikan (turunan) peraturan perundangan terkait Undang-Undang Perindustrian," kata Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/5/2014).
Ia mengatakan sekitar 64 persen industri - yang banyak mengandalkan bahan impor - tersebut mendominasi nilai produksi industri nasional sebesar 80 persen, serta menyumbang 65 persen penyerapan tenaga kerja.
"Industri yang banyak impor (bahan baku, penolong, dan barang modal) itu ada pada sembilan kelompok," kata Anshari.
Sembilan kelompok itu adalah industri permesinan dan logam, otomotif, elektronika, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lainnya, serta pulp dan kertas.
Bahkan menurut data Kemenperin, enam di antara sembilan industri tersebut neracanya defisit, dimana impor lebih besar dibandingkan ekspor.
Total impor bahan baku dan bahan penolong dari 64 persen industri nasional itu mencapai sekitar 67,9 persen, impor barang modalnya mencapai 24,6 persen, dan impor barang konsumsinya 7,5 persen.
"Oleh karena itu ke depan kami ingin segera bisa menanggulanginya dengan antara lain mempercepat program hilirisasi agar ketergantungan bahan baku semakin kecil," jelas Anshari.
Selama ini, ia mencontohkan, banyak sumber daya alam Indonesia baik di bidang agro maupun mineral diekspor dalam keadaan mentah, kemudian diolah di negara lain menjadi barang setengah jadi, dan diimpor ke Indonesia sebagai bahan baku atau bahan penolong.
"Karena itulah pemerintah mengamanatkan agar bahan mentah wajib diolah di dalam negeri, agar industri hilirnya tumbuh dengan struktur yang kuat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Pemerintah Pastikan Tak Ada Penolakan Industri Terkait Kebijakan Label Nutri Level AD
-
Serap Ribuan Pekerja, Investasi Anak Usaha Harita Group di KIPP Didukung DPRD Kayong Utara
-
Penjualan Kendaraan Listrik di Indonesia Perlahan Mulai Geser Dominasi Mesin Konvensional
-
Bali Disiapkan Jadi Hub Kripto Global, Platform Mulai Bergerak Ekspansi
-
Kemnaker Perkuat Vokasi untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Industri
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Purbaya Tak Tahu Sumber Anggaran untuk Gaji Manajer Kopdes Merah Putih
-
Investasi Saham RI, AS, Kripto, hingga Reksa Dana Kini Bisa Diakses dari Satu Aplikasi
-
Warisan Jokowi Buat RI Kebagian Duit Rp147 Triliun Dalam 3 Bulan
-
BCA Cetak Laba Bersih Rp14,7 Triliun di Kuartal I-2026
-
Bank Jakarta Bakal Ambil Peran Orkestrator Ekonomi Ibu Kota
-
Dana Asing Rp 120 T Nyaris Kabur, Penundaan MSCI Jadi Kabar Baik Pasar Modal?
-
Blak-blakan Airlangga: 40 Persen Investasi di RI Belum Untung
-
Gegara Rupiah IHSG Kebakaran Hingga 2%, 531 Saham Merah
-
Rupiah Tembus Rp17.310, Sinyal Bahaya Ekonomi Lebih Buruk dari Krisis 1998?
-
Terburuk di Asia, Rupiah Ditutup Anjlok di Kamis Sore