Suara.com - Gubernur Bank Indonesia Dr Agus D.W Martowardojo memaparkan kondisi ekonomi makro Indonesia sebagai implikasi bagi kebijakan ekonomi terutama kebijakan struktural jangka menengah dan panjang di masa yang akan datang.
"Kondisi ekonomi makro saat ini ditandai dengan defisit neraca transaksi berjalan yang telah berlangsung selama 11 triwulan, kondisi ini merupakan pertama kali terjadi sejak keluar krisis Asia pada tahun 1997 hingga 1998," katanya di Ternate, Sabtu.
Defisit neraca transaksi berjalan terjadi selama kurun waktu yang cukup panjang, meski diakui sebelum tahun 1997 hingga 1998 kondisi negara ini juga defisit, tetapi setelah periode reformasi, setelah krisis yang terjadi, negara ini tetap surplus.
Sedangkan, di tahun 2005 sempat terjadi defisit satu kuartal, di tahun 2008 sempat tiga kuartal, tetapi sekarang sejak tahun 2011 kuartal keempat sampai dengan sekarang Indonesia terus mengalami defisit transaksi berjalan dengan jumlah yang terus membesar.
Defisit berkepanjangan itu telah meningkatkan kerentangan ekonomi makro Indonesia, karena secara bersamaan kondisi fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mengalami tekanan defisit, sehingga Indonesia dikatakan mengalami "clean" defisit atau defisit di transaksi berjalan dan defisit di fiskal.
Ia mengatakan, secara keseluruhan neraca perdagangan dapat dipertahankan agar tetap berimbang, karena defisit transaksi berjalan dapat ditutup dengan arus masuk investasi porto folio asing dan utang luar negeri terutama sektor swasta.
Namun kata Gubernur BI, Indonesia juga perlu menyikapi secara berhati-hati komposisi pembiayaan defisit transaksi berjalan itu, karena akumulasi arus masuk investasi porto folio ke surat utang negara telah mencapai Rp 423 triliun atau 35,4 persen dari total outstanding surat utang negara yang telah dimiliki oleh asing dan jumlahnya selama empat tahun terakhir ini meningkat tajam.
"Kita perhatikan, kalau dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia berada dalam rasio utang yang dimiliki negara termasuk sangat tinggi yakni 36 persen, sedangkan Malaysia mungkin hanya 29 persen, Turki 29 persen, bahkan India hanya 5 persen, jadi rasio utang atau surat utang negara asing sudah cukup tinggi," katanya.
Selain itu, perkembangan utang luar negeri swasta telah mencapai 153 miliar dolar dan debt service ratio Indonesia menunjukkan kapasitas melunasi utang yang sedang menurun. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Eks Gubernur BI Beri Masukan ke Prabowo soal Penanganan Hadapi Krisis
-
Prabowo Sedang Gali Kubur Kapitalisme, Tapi Dihalangi 'Musuh dalam Selimut'
-
Harta Gubernur BI Rp72 M Disorot saat Rupiah Lemah, Punya Tunggangan Mewah Rp2,4 M
-
Rupiah Terpuruk, DPR Desak Gubernur BI Perry Warjiyo Mundur
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
- Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urus Gizi Nasional
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Bertemu S&P, Purbaya Jelaskan Fondasi Ekonomi Indonesia Masih Kokoh
-
Viral Restoran di Bali Diduga Milik WN Israel, Bagaimana Hukum dan Aturannya?
-
Goldman Sachs Naikkan Target Indeks Pasar Berkembang, Proyeksi Cuan Besar?
-
Day Trading atau Swing Trading? Ini yang Bisa Menguras atau Menyelamatkan Uang Anda
-
Warga Bantah Isu Eksodus di PSN Wanam, Justru Harap Ekonomi dan Lapangan Kerja Makin Tumbuh
-
UU P2SK Resmi Disahkan DPR dan Pemerintah, Ini Rincian 17 Poin Pentingnya
-
Purbaya Bela Danantara usai Diberi Outlook Negatif dari Lembaga Internasional Moody's
-
DSI Berpotensi Dongkrak Devisa dan Stabilkan Rupiah, Tapi Ada Risiko Tumpang Tindih Lembaga
-
IHSG Koreksi di Tengah Isu Pergantian Menkeu, BEI Buka Suara
-
Pertamina Akselerasi Transisi Energi Nasional Lewat Inovasi Dekarbonisasi dan Bisnis Rendah Karbon