Suara.com - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bukan untuk mensengsarakan rakyat, namun mengalihkan belanja subsidi ke sektor-sektor produktif yang dapat memberdayakan masyarakat untuk lepas dari kemiskinan.
"Memindahkan subsidi BBM bukan berarti menyulitkan rakyat, menyengsarakan rakyat, tapi membahagiakan rakyat, mengurangi kemiskinan, subsidi itu dialihkan ke ruang yang tepat," kata Jusuf Kalla di seminar "Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan" yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Selasa, (23/9/2014).
Ketika ditanya apakah dia dan Presiden terpilih Joko Widodo sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi belanja subsidi energi, Jusuf Kalla tidak menjawab secara tegas. Dia hanya mengatakan "Pokoknya kita akan memindahkan subsidi konsumtif ke sektor produktif." Mengenai waktu kebijakan pengalihan subsidi itu, Kalla kembali enggan menjelaskan secara rinci. "Nantilah itu," ujarnya singkat.
Untuk membantu masyarakat miskin, Kalla menekankan pemerintah akan memberikan fasilitas yang memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang dan potensi yang ada.
Kalla menjelaskan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah harus fokus membantu meningkatkan produksi petani dan menyediakan landasan pengetahuan produksi dengan mengakomodir hasil riset ilmiah kepada petani.
Dia mengatakan selama ini pemerintah sebenarnya memiliki anggaran untuk belanja di sektor produktif seperti infrastruktur, perikanan dan pertanian.
Dengan mengalokasikan anggaran di sektor-sektor produktif tersebut, menurut Kalla, pemerintah seharusnya dapat membantu rakyat miskin untuk memberdayakan diri sendiri untuk terlepas dari kemiskinan.
Namun, ujar dia, alokasi anggaran belanja selama ini banyak yang keliru, karena lebih banyak ditempatkan ke belanja subsidi BBM. Hal itu diperburuk dengan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Uangnya ada, tapi salah taruh. Malah dikasih untuk subsidi BBM," ujarnya.
Kalla meminta agar semua pihak memahami jika terjadi kenaikkan harga BBM subsidi pada pemerintahan mendatang, karena dia berjanji pengalihan itu menyasar sektor-sektor produktif. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS