Pemerintah Cegah 400 Ribu Ton Raskin Tak Layak Konsumsi

Suara.com - Pemerintah bersama Perum Bulog akan melakukan langkah untuk memastikan beras bagi rumah tangga miskin berkualitas layak konsumsi.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/6/2015), mengatakan menurut Bulog kemungkinan terdapat 400 ribu ton beras yang sudah lama dan tak layak konsumsi.

"Jadi itu yang disampaikan oleh Dirut Perum Bulog, kemungkinan ada beras yang kurang layak konsumsi itu masih sekitar 400 ribu ton," kata Khofifah.

Saat ini, Bulog akan melakukan penyisiran. Mensos mengatakan bila pola manajemen keluar masuk beras di gudang menerapkan first in first out maka beras yang tak layak konsumsi karena waktu penyimpanannya lama seharusnya tidak terjadi.

"Kalau sudah Presiden memberikan arahan itu saya rasa kita semua melakukan monitoring, evaluasi, untuk menghindarkan kemungkinan beras tidak layak konsumsi terdistribusi ke masyarakat begitu," katanya.

Mensos mengatakan dalam rapat terbatas yang membahas penyaluran beras raskin di Kantor Presiden, Senin yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dibahas tak hanya mengenai kualitas beras namun juga waktu pendistribusian.

"Jadi Raskin itu akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya diharapkan masing-masing daerah bisa memaksimalkan waktu distribusinya," katanya.

Seringkali, lanjutnya, daerah-daerah dengan kesulitan geografis tertentu bisa tiga bulan sekali didistribusikan, karena ongkos angkutnya, maka diharapkan ada sharing, budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumah tangga sasaran manfaat itu bisa terjaga.

Perubahan Pola Ukur

Mensos juga mengatakan dalam manajemen beras raskin pola pengukuran sasaran akan diubah tak lagi berbasis pada rumah tangga namun pada keluarga.

"Sekarang verivali (verifikasi dan validasi) yang sekarang jalan. Kemarin itu BPLS 2011 kan pendekatannya rumah tangga, itu ada 15,5 juta. Tapi verivali pada pendekatan keluarga itu ada 18,6 juta. Ini yang sekarang kita susun kalau 18,3 juta itu harus dapat KKS, 18,3 juta itu harus dapat Raskin maka berimplikasi pada APBN 2016," katanya.

Khofifah menambahkan, "ketepatan sasaran ini kita sedang verivali, verifikasi dan validasi data. Data terakhir kita memang tahun 2011."

Sekarang, tambahnya, kementerian sedang mengomunikasikan dengan daerah bahwa pendekatannya bukan lagi rumah tangga tapi keluarga.

Menurut dia, ada satu rumah yang dihuni oleh tiga bahkan sampai enam keluarga, sementara yang diintervensi hanya atas satu nama keluarga.

Inilah yang sedang hitung kembali dalam proses verifikasi dan validasi data yang sekarang sedang berkembang dari 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat, kalau berbasis keluarga menjadi 18,3 juta.