Suara.com - Guru Besar Intitut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas meragukan penetapan kawasan pertanian di Merauke, Papua. Terlebih luas lahannya mencapai 1,2 juta hektare.
Lahan seluas itu akan ditetapkan sebagai lumbung padi nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Penetapan itu dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Papua beberapa waktu lalu. Produksinya dalam waktu 3 tahun diprediksi mencapai sekitar 24 juta ton.
Selain sebagai lumbung beras nasional, produksinya juga diharapkan untuk mengekspor beras ke sejumlah negara. Karena itu, kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pangan untuk produksi pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Andreas mengatakan program lahan pertanian skala luas itu, sungguh bertentangan dan berlawanan dengan semangat reforma agraria serta perwujudan kedaulatan pangan. Menurut Andreas, hakikat dari program ini adalah mengundang seluas-luasnya investasi di sektor pangan atau ini barangkali yang disebut dengan monopoli kapital atas pangan.
"Ini tidak efisien karena berisiko besar. Jadi, gerakan kembali ke petani kecil yaitu reforma agraria, petani kecil dan tuna tanah memiliki dan mengontrol lahan. Sejak dulu kita khawatir. Kritikan kami, tidak ada keberhasilan food estate, tidak ada. Jadi betapa pentingnya petani kecil karena 70 persen mereka yang menyokong pangan kita," kata Andreas di Jakarta, Selasa (28/7/2015).
Andreas mempunyai argumen. Kata dia tahun 1939, program food estate sudah dilakukan waktu zaman Belanda mengembangkan Kumbe Rice Estate. Namun, program tersebut mengalami kegagalan lantaran mengalami banyak persolan yang luar biasa besar.
Kedua, saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY melakukan panen raya di Merauke dan memunculkan ide Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) seluas 1,9 juta hektar.
Ketiga, Agustus 2008, Saudi Bin Laden Group berencana berinvestasi 4 miliar dolar AS untuk mengembangkan 500 ribu hectare lahan di Merauke. Namun pada 2009 gagal karena global financial downturn.
Keempat, di tahun yang sama MIRE berubah menjadi MIFEE (The Merauke Intergrated Food and Energy Estate) namun mengalami kegagalan.
Andreas mengatakan tidak ada sejarah kesuksesan dalam food estate ini terutama padi di Indonesia. Menurutnya, persolana sosial yang luar biasa besar menjadi tantangan tersendiri untuk menerapkan program tersebut.
"Kalau mau menyokong pangan kita sendiri, budidayakanlah petani kecil. Ini program ini hanya untuk menarik investor saja. Makanya banyak mendulang kegagalan. Kunci swasembada itu ada di kesejahteraan petani. Kalau petani sejahtera, swasembada akan muncul dengan sendirinya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Purbaya Buka Opsi Diskon Tarif Listrik untuk Korban Banjir Sumatra
-
Kementerian PU Targetkan 1.606 Unit Huntara di Aceh-Tapanuli Rampung Sebelum Ramadhan
-
RDMP Balikpapan Alami Hambatan, Bahlil Tuding Ada Pihak Tak Suka RI Swasembada Energi
-
Harga Emas dan Perak Meroket Usai Sengketa Trump vs The Fed Makin Memanas
-
Bahlil: Hanya Prabowo dan Soeharto Presiden yang Resmikan Kilang Minyak
-
Penunggak Pajak Jumbo Baru Setor Rp 13,1 T dari Total Rp 60 T
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Saham-saham Konglomerat Ambruk, Reli IHSG Mulai Penyesuaian Harga?
-
Harga Beras SPHP Semua Wilayah Rp 12.500 per Kg, Pengecer Untung?
-
DJP Ungkap Kasus Faktur Pajak Fiktif, Rugikan Negara Rp 170 Miliar