Suara.com - Pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan impor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis pangan yang disebabkan oleh kekeringan dampak dari El Nino.
“Kalau keputusan impor itu di presiden setelah melihat data-datanya,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai rapat koordinasi membahas dampak El Nino di Kementerian Perekonomian, Kamis (6/8/2015).
Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai kapan keputusan itu akan diambil, Rachmat enggan berkomentar banyak dan menghindari wartawan dengan langsung masuk ke mobil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil hari ini mengumpulkan para menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi untuk menggelar rapat koordinasi di Kementerian Perkonomian.
Rapat yang dipimpin Sofyan tersebut membahas tentang antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah mengenai dampak El Nino.
Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), Adi Lumaksono mengatakan, dalam rapat tersebut, para menteri sudah mempersiapkan data-data terkait cadangan pangan dari Perum Bulog.
“Jadi nanti ka nada pertemuan dengan pak Jokowi. Kami sudah siapkan tabel-tabel khusus untuk presiden dan menentukan apakah akan melakukan impor atau tidak. Jadi memang keputusan impor itu diserahkan ke pak Jokowi,” kata Adi.
Selain itu, dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa cadanfan beras yang dimiliki Bulog saat ini sudah mencapai 1,5 juta ton.
Jika pemerintah tidak ingin melakukan impor, maka Bulog harus menambah stok cadangan beras mencapai 2 juta ton hingga akhir tahun 2015.
“Karena kalau dampak El Nino dimulai Oktober, berarti ada musim tanam di bulan itu yang terpengaruh dan imbasnya ke produksi 2016. Jadi harus diperkuat cadangan beras akhir tahun," ungkapnya.
Namun, dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sangat yakin bahwa produksi beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan meski terjadi El Nino.
“Pak Amran katanya sudah yakin kalau produksi beras enggak terganggu walau ada El Nino. Itu sudah mempertimbangkan skenario paling buruk dan skenario moderat yang disusun pemerintah.Yang pasti pemerintah diminta menyiapkan uang kalau cadangan beras pemerintah perlu tambahan. Dari diskusi tadi, butuh Rp3 triliun untuk pengadaan cadangan beras pemerintah dan lainnya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN
-
Tiga Alasan Harga Perak Akan Naik Bersama Emas Tahun Ini
-
Bos Bulog Tak Bantah Banjir Sumatera Pengaruhi Produksi Beras
-
ESDM Yakin Target Produksi Minyak 605 Ribu Barel per Hari 2025 Tercapai, Apa Rahasianya?
-
Pemangkasan Produksi Batu Bara dan Nikel Sesuaikan Kebutuhan Industri
-
Wacana Insentif Mobil Listrik Dicabut, IESR: Beban Lingkungan Jauh Lebih Mahal
-
Bank Mandiri Perkuat Sinergi BUMN Bangun Huntara bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang
-
IHSG Awal Tahun Ditutup Menguat, Menkeu Purbaya: Siap To The Mars!