Suara.com - Pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan impor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi krisis pangan yang disebabkan oleh kekeringan dampak dari El Nino.
“Kalau keputusan impor itu di presiden setelah melihat data-datanya,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai rapat koordinasi membahas dampak El Nino di Kementerian Perekonomian, Kamis (6/8/2015).
Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai kapan keputusan itu akan diambil, Rachmat enggan berkomentar banyak dan menghindari wartawan dengan langsung masuk ke mobil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil hari ini mengumpulkan para menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi untuk menggelar rapat koordinasi di Kementerian Perkonomian.
Rapat yang dipimpin Sofyan tersebut membahas tentang antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah mengenai dampak El Nino.
Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS), Adi Lumaksono mengatakan, dalam rapat tersebut, para menteri sudah mempersiapkan data-data terkait cadangan pangan dari Perum Bulog.
“Jadi nanti ka nada pertemuan dengan pak Jokowi. Kami sudah siapkan tabel-tabel khusus untuk presiden dan menentukan apakah akan melakukan impor atau tidak. Jadi memang keputusan impor itu diserahkan ke pak Jokowi,” kata Adi.
Selain itu, dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa cadanfan beras yang dimiliki Bulog saat ini sudah mencapai 1,5 juta ton.
Jika pemerintah tidak ingin melakukan impor, maka Bulog harus menambah stok cadangan beras mencapai 2 juta ton hingga akhir tahun 2015.
“Karena kalau dampak El Nino dimulai Oktober, berarti ada musim tanam di bulan itu yang terpengaruh dan imbasnya ke produksi 2016. Jadi harus diperkuat cadangan beras akhir tahun," ungkapnya.
Namun, dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sangat yakin bahwa produksi beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan meski terjadi El Nino.
“Pak Amran katanya sudah yakin kalau produksi beras enggak terganggu walau ada El Nino. Itu sudah mempertimbangkan skenario paling buruk dan skenario moderat yang disusun pemerintah.Yang pasti pemerintah diminta menyiapkan uang kalau cadangan beras pemerintah perlu tambahan. Dari diskusi tadi, butuh Rp3 triliun untuk pengadaan cadangan beras pemerintah dan lainnya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS