Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pada Rabu (9/9/2015) pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi.
Sebelum diumumkan, paket ekonomi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa (8/7/2015).
“Untuk paket kebijakan kami akan sampaikan kepada Presiden Jokowi besok, sehingga Rabu bisa segera diumumkan kepada publik," ujar Darmin saat ditemui di gedung DPR, Senin (7/9/2015).
Paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk meredam merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Darmin mengatakan kementerian terkait telah menggodok paket kebijakan tersebut dalam dua pekan terakhir.
"Besok paket kebijakan yang telah digodok tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo," katanya.
Paket-paket kebijakan ekonomi tersebut, pertama, tentang kebijakan di sektor fiskal dan keuangan. Dalam paket ini, nantinya akan mengatur tentang apartemen kepemilikan asing dan pinjaman luar negeri.
"Jadi pembahasannya itu soal apartemen kepemilikan asing itu, terus sama soal aturan pinjaman ke luar negeri. Jadi nanti ada aturannya. Kalau modalnya kecil enggak usah minjem-minjem. Kalau minjem nanti nyusain masyarakat kecil. Terus soal dana desa yang Rp48 triliun itu kan kita fokuskan aja ke pembangunan jalan dan jembatan di pedesaan. Jadi yang di desa punya penghasilan tambahan dan ada lapangan pekerjaan," katanya.
Kedua, terkait deregulasi kebijakan khusus di bidang investasi. Darmin mengatakan Presiden Joko Widodo paket tentang deregulasi ini untuk segera diselesaikan.
"Ini ada sekitar 100-160 peraturan di investasi. Ini ada yang kita pangkas ada juga yang kita sederhanakan peraturannya. Nah pak Jokowi minta diselesaikan dalam minggu ini," katanya.
Ketiga, paket kebijakan yang akan berhubungan dengan pangan. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan mengeluarkan beras raskin sebanyak 13-14 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan guna menanggulangi permasalahan kekeringan yang kerap melanda Indonesia.
"Rencananya sekitar bulan September atau November begitu lah. Namanya juga kata ibu Khofifah mau diubah menjadi beras untuk sejahtera," katanya.
Keempat, mengenai paket yang bersifat insentif untuk menarik para investor untuk membangun smelter di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produk bernilai tambah yang dihasilkan meningkat di dalam negeri.
"Kalau yang di sektor Minyak, Gas dan Tambang itu insentif sih masuknya. Jadi kayak pembangunan smelter di Indonesia akan kita dorong terus," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026
-
Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat