Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pada Rabu (9/9/2015) pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi.
Sebelum diumumkan, paket ekonomi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa (8/7/2015).
“Untuk paket kebijakan kami akan sampaikan kepada Presiden Jokowi besok, sehingga Rabu bisa segera diumumkan kepada publik," ujar Darmin saat ditemui di gedung DPR, Senin (7/9/2015).
Paket kebijakan ekonomi bertujuan untuk meredam merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Darmin mengatakan kementerian terkait telah menggodok paket kebijakan tersebut dalam dua pekan terakhir.
"Besok paket kebijakan yang telah digodok tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo," katanya.
Paket-paket kebijakan ekonomi tersebut, pertama, tentang kebijakan di sektor fiskal dan keuangan. Dalam paket ini, nantinya akan mengatur tentang apartemen kepemilikan asing dan pinjaman luar negeri.
"Jadi pembahasannya itu soal apartemen kepemilikan asing itu, terus sama soal aturan pinjaman ke luar negeri. Jadi nanti ada aturannya. Kalau modalnya kecil enggak usah minjem-minjem. Kalau minjem nanti nyusain masyarakat kecil. Terus soal dana desa yang Rp48 triliun itu kan kita fokuskan aja ke pembangunan jalan dan jembatan di pedesaan. Jadi yang di desa punya penghasilan tambahan dan ada lapangan pekerjaan," katanya.
Kedua, terkait deregulasi kebijakan khusus di bidang investasi. Darmin mengatakan Presiden Joko Widodo paket tentang deregulasi ini untuk segera diselesaikan.
"Ini ada sekitar 100-160 peraturan di investasi. Ini ada yang kita pangkas ada juga yang kita sederhanakan peraturannya. Nah pak Jokowi minta diselesaikan dalam minggu ini," katanya.
Ketiga, paket kebijakan yang akan berhubungan dengan pangan. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan mengeluarkan beras raskin sebanyak 13-14 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan guna menanggulangi permasalahan kekeringan yang kerap melanda Indonesia.
"Rencananya sekitar bulan September atau November begitu lah. Namanya juga kata ibu Khofifah mau diubah menjadi beras untuk sejahtera," katanya.
Keempat, mengenai paket yang bersifat insentif untuk menarik para investor untuk membangun smelter di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produk bernilai tambah yang dihasilkan meningkat di dalam negeri.
"Kalau yang di sektor Minyak, Gas dan Tambang itu insentif sih masuknya. Jadi kayak pembangunan smelter di Indonesia akan kita dorong terus," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Harga Emas Hari Ini: UBS dan Galeri 24 Naik, Emas Antam Sudah Tembus Rp 2.322.000
-
Laporan Keuangan: BBRI Berhasil Jaga Basis Pendanaan, Laba Naik 6 Persen
-
Prompt Gemini AI Untuk Foto Profil Profesional LinkedIn dan CV
-
Antam Impor 30 Ton Emas dari Singapura, DPR Minta Kemendag dan Kemenperin Batasi Ekspor Emas
-
Inalum Akan Ambil Alih Tambang Bauksit Antam
-
Indonesia Pasar Kripto Terbesar Kedua di Asia Pasifik
-
Antrean Haji Semakin Panjang, Perencanaan Keuangan Sejak Belia Kian Penting
-
BRI Resmikan Regional Treasury Team Medan untuk Perkuat Layanan Keuangan di Sumatera
-
Mengenal Cropty Wallet, Dompet Kripto bagi Pemula yang Antiribet dan Hadirkan Berbagai Keunggulan
-
Penambangan Tanpa Izin Jadi Ancaman, Kopsindo Dukung Pemerintah untuk Lakukan Penertiban