Suara.com - PT Pertamina (Persero) menganggarkan dana hingga sekitar 30 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp340,8 triliun hingga tahun 2025 untuk meningkatkan produksi minyak mentah.
"Saat ini Pertamina hanya mampu memproduksi minyak mentah sebesar 24 persen dari total produksi minyak mentah dalam negeri. Untuk itu perlu peningkatan produksi dengan membangun kilang-kilang baru termasuk program akuisisi kilang," kata Dirut Pertamina Dwi Sutjipto, di sela acara Forum BUMN : "Sinergi BUMN Untuk Transformasi Indonesia", di Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Menurut Dwi, kemampuan produksi Pertamina yang hanya sebesar 24 persen tersebut, jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas produksi minyak nasional negara lain.
"Produksi minyak mentah National Oil Company negara lain itu bisa mencapai 79 persen. Kita relatif masih kecil," ujar Dwi.
Ia menjelaskan, produksi hulu migas tahun pada 2015 mencapai 584.000 barel per setara minyak hari, terdiri atas minyak mentah dan gas.
Hal ini lah yang menjadi dasar perseroan meningkatkan kegiatan bisnis hulu, salah satunya dengan mengakuisisi blok minyak di luar negeri seperti blok migas di Aljazair.
"Investasi yang dialokasikan Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak mentah per tahun berkisar 3 miliar dolar AS. Setidaknya sampai 10 tahun ke depan bisa mencapai sekitar 30 miliar dolar AS," tegasnya.
Sebelumnya, Dwi menargetkan produksi migas tahun ini mencapai 619.200 barel setara minyak per hari, terdiri dari produksi minyak mentah sebanyak 329.440 barel per hari, dan produksi gas sebanyak 1,668 juta kaki kubik per hari.
Selain pembangunan kilang baru dan akuisis, perseroan juga terus meningkatkan kapasitas produksi (upgrading) kilang minyak yang dioperasikan Pertamina yakni kilang Dumai, Cilacap, Balongan, Plaju, dan Balikpapan.
Fase pertama sebanyak empat kilang akan ditingkatkan kapasitas produksinya, yaitu Balongan, Cilacap, Balikpapan, serta Plaju yang dimulai tahun 2018 dan rampung pada 2022.
Sementara itu, kilang Dumai akan ditingkatkan kapasitas produksinya pada fase kedua, yang dimulai 2021 dan berakhir 2025. (Antara)
Berita Terkait
-
Siasat Bertahan SPBU Swasta di tengah Kelangkaan BBM yang masih terjadi
-
Apakah Mitsubishi Xpander Aman Pakai BBM Campuran Etanol 10 Persen?
-
Bahlil: Impor Minyak 1 Juta Barel per Hari Bikin Devisa Negara 'Bocor' Rp 776 Triliun per Tahun
-
Sidang dakwaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah
-
BBM Etanol: BPKN Usul Masyarakat Bisa Minta Ganti Rugi Jika Kendaraan Rusak
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
Terkini
-
Litbang Kompas: Masyarakat Puas dengan Kinerja Kementan, Produksi Meningkat, Stok Beras Berlimpah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi pada Perdagangan Pekan Ini, Apa Pemicunya?
-
Air Minum Bersih untuk Semua: Menjawab Tantangan dan Menangkap Peluang Lewat Waralaba Inklusif
-
Airlangga: Stimulus Ekonomi Baru Diumumkan Oktober, Untuk Dongkrak Daya Beli
-
Berdasar Survei Litbang Kompas, 71,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Kementan
-
Belajar Kasus Mahar 3 M Kakek Tarman Pacitan, Ini Cara Mengetahui Cek Bank Asli atau Palsu
-
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Penguatan Ekosistem Pekerja Kreatif di Konferensi Musik Indonesia 2025
-
Kementerian ESDM Akan Putuskan Sanksi Freeport Setelah Audit Rampung
-
Indonesia Tambah Kepemilikan Saham Freeport, Bayar atau Gratis?
-
Kripto Bisa Sumbang Rp 260 Triliun ke PDB RI, Ini Syaratnya