Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan terdapat opsi bahwa separuh porsi pembiayaan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS).
Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono di Jakarta, Rabu (6/1/2016), mengatakan opsi pembiayaan tersebut bisa saja dipilih, asalkan kondisi fiskal negara memungkinkan.
Maka dari itu, sesuai rencana jangka panjang pemerintah, kereta cepat Jakarta-Surabaya baru akan dibangun, ketika pendapatan per kapita Indonesia mencapai 10 ribu dolar AS.
"Ada syarat pendapatan per kapita kita 10 ribu dolar AS. Kita lihat nanti, jika kita punya uang, 50 persennya menggunakan KPS, sisanya swasta," ujarnya.
Proyek kereta cepat Jakarta-Suarabaya merupakan proyek jangka panjang pemerintah untuk moda transportasi mutakhir, di mana bagian pertamanya adalah rute Jakarta-Bandung, yang kini untuk rute tersebut dikerjakan secara antarbisnis (business to business).
Rute kereta cepat dari Jakarta didesain melewati Bandung, karena trayek tersebut memiliki sisi ekonomis yang tinggi, sehingga memungkinkan partisipasi swasta.
Dalam rencana Bappenas, selanjutnya, setelah melewati Bandung, kereta tersebut akan melaju melalui Cirebon, termasuk menjadi sarana transportasi untuk Bandara Internasional Kertajati, Majalengka. Setelah dari Cirebon, kereta cepat itu akan melewati jalur trayek pantai utara menuju Surabaya.
"Kami membahasakan itu 'staging' atau bertahap, secara makro adalah Jakarta-Surabaya, namun bagian pendeknya adalah Jakarta-Bandung," tutur dia.
Menurut Bambang, setelah rute Jakarta-Bandung diputuskan untuk dikerjakan konsorsium dari Tiongkok melalui skema bisnis, tidak tertutup kemungkinan untuk rute selanjutnya, pemerintah membuka kembali kompetisi untuk para investor yang tertarik.
Namun, Bambang masih enggan mengungkapkan kapan target rute Jakarta-Surabaya itu bisa mulai dibangun.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil telah melakukan rapat koordinasi mengenai rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, bersama kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi negeri serta perwakilan dari Japan Internasional Corporation Agency (JICA).
Dari data Bappenas, JICA merupakan investor yang pernah melakukan studi kelayakan tahap pertama untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, dan menghasilkan kesimpulan biaya investasi senilai 6,2 miliar dolar AS. Namun, JICA meminta pembangunan rute tersebut melalui kerja sama antarpemerintah.
Pemerintah menolak dan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada swasta, yang akhirnya dikerjakan konsorsium BUMN Indonesia dengan Tiongkok.
(Antara)
Berita Terkait
-
Bappenas: Pakai AI, Polri Bisa Ungkap Kejahatan 20 Tahun Lalu dengan Presisi!
-
Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah
-
RTM di Bappenas, Luhut Apresiasi Kinerja Kemensos Integrasikan Data dan Digitalisasi Bansos
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Bappenas Siapkan Rp56,3 Triliun untuk Bangun Kembali Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Teknologi AI Masuk Industri Asuransi, LGI Luncurkan Fitur Cek Kesehatan Otomatis
-
Program Bantuan Pangan Beras 10 Kg & Subsidi Kedelai Dilanjutkan, Anggaran Rp 17,54 T
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG dan Bahan Baku Plastik Jadi 0%
-
Umat Muslim RI Terbanyak Sedunia, Gimana Nasib Ekonomi Syariahnya?
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
-
Di Tengah Mati Lampu Masal, Petinggi PLN Bisa Kantongi Gaji Ratusan Juta Setiap Bulan?
-
Pemerintah Kucurkan Paket Stimulus Ekonomi Rp 26,34 T di Semester II 2026, Ini Rinciannya
-
Satgas PASTI Tutup 27 Gadai Ilegal dan 228 Pedagang Kripto Bodong, Masyarakat Diminta Waspada