Suara.com - Kementerian BUMN memastikan "roadmap" (peta jalan) BUMN Tahun 2015-2019" yang memuat 15 sektor/tema sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Roadmap sudah berada di Sekretariat Negara yang menjadi bagian dari rencana strategi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius K. Ro, di Jakarta, Kamis.
Menurut Aloysius, ke-15 sektor roadmap tersebut yaitu ketahanan energi, logistik dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, ketahanan pangan dan perkebunan, pelayanan kesehatan, ekonomi maritim, konektivitas, konstruksi dan infrastruktur.
Selanjutnya pertambangan, manufaktur, pertahanan strategis, industri berat dan perkapalan, telekomunikasi dan digital, jasa keuangan dan perbankan, serta ekonomi kerakyatan.
"Intinya roadmap BUMN ini disesuaikan dan sejalan dengan Program Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi-JK, mengedepankan sinergi dan hilirasi dalam rangka menjadikan BUMN sebagai "agent of development" selain mencipta nilai tambah korporasi," tegas Aloysius.
Ia menjelaskan, setidaknya lima tantangan besar dalam mengembangkan BUMN ke depan, yaitu mengatasi ketidakmerataan hasil pembangunan, menciptakan ketahanan energi dan pangan, infrastruktur dan industri dasar, akses layanan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia.
Dengan begitu, melalui peningkatan nilai BUMN diharapkan dapat menciptakan kemandirian yang digalang dari sinergi antarperusahaan, kesejahteraan melalui peningkatan hilirisasi dan kandungan lokal, keberlanjutan pembangunan ekonomi, serta pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam roadmap tersebut, juga dijelaskan rencana pengembangan BUMN ke depan mengarah pada pembentukan holding sektoral.
"Pada tahun 2019, kita menargetkan akan terbentuk sebuah investment holding yang meliputi seluru sektor, dengan terlebih dahulu memperhatikan hasil kajian dari konsultan serta adanya dukungan dari para 'stakeholder' baik pemerintah maupun legislatif (DPR)," ujarnya.
Ia menambahkan, hingga 2019 sebanyak tujuh sektor usaha BUMN akan dibentuk dalam satu induk usaha yaitu Holding Logistik dan Perdagangan, Holding Perkebunan, Holding Farmasi, Holding Perkapalan, Holding Konstruksi dan Infrastruktur, Holding Tambang dan Holding Pertahanan Strategis.
"Berbagai cara akan ditempuh untuk membenahi BUMN, bisa holding, stand alone maupun merger. Holding lebih diarahkan pada holding sektor usaha," ujarnya.
(Antara)
Berita Terkait
-
Tak Mau Investasi Hilirisasi Bernilai Jumbo Gagal, BP BUMN Gandeng KPK
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Prabowo Mau 'Copot' Ratusan Direksi dan Komisaris BUMN di Tengah Isu Rangkap Jabatan
-
Jabatan Komisaris BUMN Disorot, Gaji Ade Armando 33 Kali Lipat UMR Jakarta
-
Seluruh Hotel Milik BUMN Kini Dipegang InJourney
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Purbaya Jamin Lahan Hibah Meikarta 30 Hektare Tak Bebani APBN Saat Dikelola Danantara
-
Purbaya Akhirnya Bebaskan Pajak JHT ke 1,64 Juta Pensiunan Usai Diprotes
-
Rupiah Terpuruk! Kembali Dekati Level 18.000 per Dolar AS.
-
Lahan Meikarta Dibebaskan dari Pajak, Purbaya: Yang Melawan, Saya Pecat
-
Siap-siap! Purbaya Mau Tarik Pajak E-commerce 1 Juli 2026
-
CORE Sebut Penurunan Harga LNG Tekan Risiko PHK, Namun Bukan Solusi Tunggal
-
Harga Emas Anjlok Parah, Rekor Terburuk Sejak 2008
-
Purbaya Akui Belum Terima Usulan Kemenhub soal Anggaran Flyover Kereta Api Rp 4 Triliun
-
Tren Remitansi Digital Kian Dilirik, Ini Deret Keunggulannya
-
Polemik Revisi UU Hak Cipta: Nasib Musisi, UMKM Hingga Jurnalis Dipertaruhkan