Suara.com - Rusia menyebut kerja sama perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang disepakati oleh 12 negara anggota tidak transparan.
"Mereka tidak terbuka. Tidak ada yang mengetahui isi perjanjian kerja sama ini karena selain jenis kesepakatan multilateral, kesepakatan ini juga mencakup beberapa perjanjian dagang antara 12 negara anggota yang ketentuannya tidak diketahui oleh negara lainnya," ujar Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin usai acara peringatan Hari Diplomatik Rusia di Jakarta, Jumat.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, TPP telah disepakati oleh 12 negara yakni Singapura, Selandia Baru, Cile, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Peru, Kanada, Meksiko, Malaysia, Jepang, Vietnam, dan Australia. Negara-negara tersebut mengakumulasi 40 persen perekonomian dunia.
Sebagai negara yang mendukung sistem perdagangan global yang transparan berbasis peraturan yang terbuka, Rusia menegaskan tidak akan bergabung dengan TPP.
Sebaliknya, Rusia sedang aktif mempromosikan struktur integrasi ekonomi yang luas dan inklusif melalui Uni Ekonomi Eurasia (EEU) dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).
"Lebih baik menciptakan struktur integrasi ekonomi luas dan inklusif daripada membangun blok ekonomi sempit yang hanya beranggotakan beberapa negara dengan standar yang ditentukan satu negara saja, seperti TPP," kata Galuzin.
Menyadari bahwa Asia Pasifik merupakan penggerak ekonomi dunia yang paling berpengaruh saat ini, Presiden Vladimir Putin telah mengajukan ide kerja sama ekonomi antarkawasan antara EEU, SCO, dan ASEAN.
"Kami berharap isu ini akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia-ASEAN yang akan diselenggarakan di Sochi, Rusia, pada Mei 2016," ujar Galuzin.
Presiden Joko Widodo sendiri telah mengonfirmasi kehadirannya dalam KTT yang diselenggarakan untuk memperingati 20 tahun dialog kemitraan Rusia dengan ASEAN tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Eric Cantona Desak FIFA dan UEFA Hukum Israel Seperti Rusia Terkait Konflik Politik Global
-
Gempa M 7,4 Guncang Rusia, Wilayah Indonesia Aman dari Tsunami
-
Efikasi 100 Persen, Vaksin Kanker Rusia Apakah Aman?
-
Rusia Luncurkan Vaksin EnteroMix: Mungkinkah Jadi Era Baru Pengobatan Kanker?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa
-
Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah' untuk Pulangkan Dolar WNI yang Parkir di Luar Negeri
-
Kartu Debit Jago Syariah Kian Populer di Luar Negeri, Transaksi Terus Tumbuh
-
BRI Dukung JJC Rumah Jahit, UMKM Perempuan dengan Omzet Miliaran Rupiah
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Bahlil 'Sentil' Pertamina: Pelayanan dan Kualitas BBM Harus Di-upgrade, Jangan Kalah dari Swasta!
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Program AND untuk 71 SLB, Bantuan Telkom Dalam Memperkuat Akses Digitalisasi Pendidikan
-
Dari Anak Tukang Becak, KUR BRI Bantu Slamet Bangun Usaha Gilingan hingga Bisa Beli Tanah dan Mobil
-
OJK Turun Tangan: Klaim Asuransi Kesehatan Dipangkas Jadi 5 Persen, Ini Aturannya