Suara.com - Rusia menyebut kerja sama perdagangan bebas Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang disepakati oleh 12 negara anggota tidak transparan.
"Mereka tidak terbuka. Tidak ada yang mengetahui isi perjanjian kerja sama ini karena selain jenis kesepakatan multilateral, kesepakatan ini juga mencakup beberapa perjanjian dagang antara 12 negara anggota yang ketentuannya tidak diketahui oleh negara lainnya," ujar Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin usai acara peringatan Hari Diplomatik Rusia di Jakarta, Jumat.
Sejak mulai diinisiasi pada 2015, TPP telah disepakati oleh 12 negara yakni Singapura, Selandia Baru, Cile, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Peru, Kanada, Meksiko, Malaysia, Jepang, Vietnam, dan Australia. Negara-negara tersebut mengakumulasi 40 persen perekonomian dunia.
Sebagai negara yang mendukung sistem perdagangan global yang transparan berbasis peraturan yang terbuka, Rusia menegaskan tidak akan bergabung dengan TPP.
Sebaliknya, Rusia sedang aktif mempromosikan struktur integrasi ekonomi yang luas dan inklusif melalui Uni Ekonomi Eurasia (EEU) dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).
"Lebih baik menciptakan struktur integrasi ekonomi luas dan inklusif daripada membangun blok ekonomi sempit yang hanya beranggotakan beberapa negara dengan standar yang ditentukan satu negara saja, seperti TPP," kata Galuzin.
Menyadari bahwa Asia Pasifik merupakan penggerak ekonomi dunia yang paling berpengaruh saat ini, Presiden Vladimir Putin telah mengajukan ide kerja sama ekonomi antarkawasan antara EEU, SCO, dan ASEAN.
"Kami berharap isu ini akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rusia-ASEAN yang akan diselenggarakan di Sochi, Rusia, pada Mei 2016," ujar Galuzin.
Presiden Joko Widodo sendiri telah mengonfirmasi kehadirannya dalam KTT yang diselenggarakan untuk memperingati 20 tahun dialog kemitraan Rusia dengan ASEAN tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Infantino Buka Pintu untuk Rusia, Sanksi FIFA Segera Dicabut
-
Peluang Emas Lulusan SMK: Perusahaan Raksasa Rusia Tawarkan Gaji Rp43 Juta, Pemerintah RI Buka Jalan
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Indonesia Semakin Dekat Garap Proyek Nuklir Bareng Rusia
-
Dari Brimob Aceh ke Garis Depan Donbass: Mengapa Tentara Bayaran Rusia Menjadi Pilihan Fatal?
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji
-
Layanan Perbankan Kini Bisa Diakses Lewat Smartwatch
-
11 Juta PBI BPJS Kesehatan Mendadak Nonaktif, Bagaimana Dana Jaminan Sosial Dikelola?