- Wamenkeu mendesak Pemda segera merealisasikan belanja akhir tahun karena dana mengendap masih tinggi.
- Realisasi belanja APBD Pemda per November 2025 baru mencapai Rp 922,5 triliun atau 65,3 persen.
- Dana Pemda mengendap di perbankan per 30 November 2025 tercatat sebesar Rp 218,2 triliun.
Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendesak Pemerintah Daerah untuk segera belanja di akhir tahun. Sebab per November 2025, dana mengendap milik Pemda di perbankan masih tinggi dengan nilai Rp 218,2 triliun.
"Belanja Pemda itu harusnya bisa lebih tinggi lagi, karena realisasi belanja yang di atas, Rp 922,5 triliun itu, baru 65,3 persen dari pagu," kata Sua dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di Kantor Kemenkeu, dikutip Senin (22/12/2025).
Dalam paparannya, Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 795,6 triliun per November 2025, atau 91,5 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.
Sedangkan realisasi belanja Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) per November 2025 mencapai Rp 922,5 triliun atau 65,3 persen dari pagu anggaran.
"Pada akhir Oktober bulan lalu, belanjanya Pemda itu baru Rp 808,5 triliun. Berarti selama bulan november saja, Pemda telah belanja Rp 114 triliun yang memang belanja ini lebih tinggi dibandingkan angka transfer selama bulan November, Rp 82 triliun," lanjut Sua.
Kendati begitu, Sua mengungkapkan Dana Pemda yang mengendap di bank masih tinggi. Per 30 November, dana nganggur di bank itu mencapai Rp 218,2 triliun, turun sedikit dari Oktober yang mencapai Rp 230,1 triliun.
"Akhir Oktober itu rekening kas umum daerah itu Rp 230,1 triliun. maka pada akhir November ini rekening kas pemda itu Rp 218,2 triliun," imbuhnya.
Lebih lanjut Kemenkeu meminta Pemda untuk mempercepat belanja di akhir bulan Desember ini supaya perekonomian bergerak lebih cepat dan berimbas ke masyarakat.
"Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di akhir bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat dan lebih tinggi lagi," pungkasnya.
Baca Juga: Purbaya Mudahkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana Rp 43,8 Triliun Tahun Depan
Berita Terkait
-
Purbaya Mudahkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana Rp 43,8 Triliun Tahun Depan
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
Realisasi PNBP Tembus Rp 444,9 Triliun per November 2025, Anjlok 14,8%
-
Kemenkeu Ungkap Lebih dari 1 Miliar Batang Rokok Ilegal Beredar di Indonesia
-
Penerimaan Bea Cukai Tembus Rp 269,4 Triliun per November 2025, Naik 4,5%
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
RI Bakal Gandeng UNDP Sulap 9 Kota Besar Jadi "Surga" Kendaraan Listrik
-
Sah! SIG Putuskan Tebar Dividen Rp190,8 Miliar ke Investor
-
Direktur Pegadaian Selfie Dewiyanti Dianugerahi Indonesia Leading Women Awards 2026
-
Harga Beras Meroket! Pemerintah Gandeng 'Raksasa' Pangan Turun Gunung, Ada Apa?
-
Mengapa Pemerintah Mau Ganti LPG ke CNG? Apa Untung dan Bahayanya?
-
Rokok Ilegal Bikin Negara Boncos Rp 25 Triliun per Tahun
-
Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN DEFA Rampung, Diteken November 2026
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
ASDP Genjot Digitalisasi Layanan Kapal Feri
-
Jawaban Menohok Purbaya Saat Dikritik Pertumbuhan Ekonomi Gegara Stimulus Pemerintah