Suara.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menyatakan sertifikasi perusahaan sawit penting untuk menjaga keberlanjutan produk sawit yang diekspor ke luar negeri.
"Kami ingin keberlanjutan itu adalah identitas dan keunggulan produk sawit Indonesia yang bisa kita promosikan ke luar negeri," ujar Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Bayu melanjutkan sampai saat ini baru ada 149 perusahaan sawit yang tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Selain jumlah tersebut masih ada sekitar 540 perusahaan lagi yang masih dalam pengkajian agar dapat disertifikasi.
Adapun 149 perusahaan tersebut jika digabungkan memiliki luas wilayah perkebunan sekitar 1,16 juta hektare atau setara dengan sekitar 5,6 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Potensi besar tersebut, lanjut Bayu, membuat sertifikasi harus dilakukan terhadap perusahaan perkebunan sawit dan para petani. Sertifikasi dilakukan dengan menggunakan dana pungutan sawit.
"Dana pungutan sawit bisa dipakai untuk membantu pembiayaan proses audit perusahaan dan sertifikasi petani. Petani bukan sekadar dipantau saja, melainkan juga harus dilatih, diberdayakan dan didampingi agar dapat menghasilkan produk sawit berkelanjutan," tutur Bayu.
Adapun besaran dana punguntan sawit sampai Januari 2016, menurut BPDP hampir mencapai Rp1 triliun.
Artinya, kata Bayu, nilai ekspor produk sawit Indonesia lebih tinggi daripada impor.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap perkebunan dan indsutri kelapa sawit dalam negeri di tengah beberapa permasalahan terkait pajak kelapa sawit di luar negeri.
"Pemerintah akan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang dan menerapkan standar dalam mengelola kelapa sawit. Untuk ke luar negeri, tentu akan ada langkah-langkah tetapi tidak bisa saya ungkapkan bagaimana," kata Darmin. (Antara)
Berita Terkait
-
Gebrakan Dedi Mulyadi: Jabar Haramkan Penanaman Sawit Baru, Ancam Krisis Air
-
Petani Soroti Kebijakan Biodiesel Justru Bisa Rusak Ekosistem Kelapa Sawit
-
Pemerintah Cabut Izin Jutaan Hektare Sawit dan Segel 5 Perusahaan Tambang
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Kebun Sawit di Papua untuk Swasembada Energi, Bagaimana Risikonya?
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Dana Syariah Indonesia Kena Sanksi OJK, Gimana Nasib Uang Lender?
-
Update Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas Tahun 2026, Menkeu Buka Suara
-
Duo Aguan-Salim Perkuat Cengkeraman di PANI, Bagaimana Prospeknya?
-
Daftar 70 Saham Force Delisting Awal 2026, Ada Emiten Sejuta Umat dan BUMN
-
Tarif Listrik Tidak Naik Hingga Maret 2026
-
8,23 Juta Penumpang Pesawat Wara-wiri di Bandara Selama Awal Nataru
-
Perhatian! Tarif Listrik Januari-Maret 2026 Tak Naik
-
Bea Keluar Batu Bara Belum Berlaku 1 Januari 2026, Ini Bocoran Purbaya
-
Tak Hanya Huntara, Bos Danantara Jamin Bakal Bangun Hunian Permanen Buat Korban Banjir
-
Purbaya Kesal UU Cipta Kerja Untungkan Pengusaha Batu Bara Tapi Rugikan Negara