Suara.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menyatakan sertifikasi perusahaan sawit penting untuk menjaga keberlanjutan produk sawit yang diekspor ke luar negeri.
"Kami ingin keberlanjutan itu adalah identitas dan keunggulan produk sawit Indonesia yang bisa kita promosikan ke luar negeri," ujar Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Bayu melanjutkan sampai saat ini baru ada 149 perusahaan sawit yang tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Selain jumlah tersebut masih ada sekitar 540 perusahaan lagi yang masih dalam pengkajian agar dapat disertifikasi.
Adapun 149 perusahaan tersebut jika digabungkan memiliki luas wilayah perkebunan sekitar 1,16 juta hektare atau setara dengan sekitar 5,6 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Potensi besar tersebut, lanjut Bayu, membuat sertifikasi harus dilakukan terhadap perusahaan perkebunan sawit dan para petani. Sertifikasi dilakukan dengan menggunakan dana pungutan sawit.
"Dana pungutan sawit bisa dipakai untuk membantu pembiayaan proses audit perusahaan dan sertifikasi petani. Petani bukan sekadar dipantau saja, melainkan juga harus dilatih, diberdayakan dan didampingi agar dapat menghasilkan produk sawit berkelanjutan," tutur Bayu.
Adapun besaran dana punguntan sawit sampai Januari 2016, menurut BPDP hampir mencapai Rp1 triliun.
Artinya, kata Bayu, nilai ekspor produk sawit Indonesia lebih tinggi daripada impor.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap perkebunan dan indsutri kelapa sawit dalam negeri di tengah beberapa permasalahan terkait pajak kelapa sawit di luar negeri.
"Pemerintah akan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang dan menerapkan standar dalam mengelola kelapa sawit. Untuk ke luar negeri, tentu akan ada langkah-langkah tetapi tidak bisa saya ungkapkan bagaimana," kata Darmin. (Antara)
Berita Terkait
-
Transaksi Komoditas Berbasis Sawit Meledak 267%, Nilainya Tembus Rp3,83 Triliun dalam Sepekan
-
Tak Sekadar Penghasil Madu, Mengapa Lebah Apis dorsata Penting bagi Lingkungan dan Ekonomi Warga?
-
Saham Wilmar di Singapura Anjlok, Usai Pemerintah RI Bidik Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit
-
Profil PT MMS, Perusahaan yang Dianggap Bandel di Industri Sawit
-
Harga CPO Anjlok Pertengahan Tahun 2026, Kemendag Ungkap Penyebabnya
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Bertemu S&P, Purbaya Jelaskan Fondasi Ekonomi Indonesia Masih Kokoh
-
Viral Restoran di Bali Diduga Milik WN Israel, Bagaimana Hukum dan Aturannya?
-
Goldman Sachs Naikkan Target Indeks Pasar Berkembang, Proyeksi Cuan Besar?
-
Jangan Asal Investasi! Kenali Cara Membedakan Pialang Resmi dan Investasi Bodong
-
Day Trading atau Swing Trading? Ini yang Bisa Menguras atau Menyelamatkan Uang Anda
-
Warga Bantah Isu Eksodus di PSN Wanam, Justru Harap Ekonomi dan Lapangan Kerja Makin Tumbuh
-
UU P2SK Resmi Disahkan DPR dan Pemerintah, Ini Rincian 17 Poin Pentingnya
-
Purbaya Bela Danantara usai Diberi Outlook Negatif dari Lembaga Internasional Moody's
-
DSI Berpotensi Dongkrak Devisa dan Stabilkan Rupiah, Tapi Ada Risiko Tumpang Tindih Lembaga
-
IHSG Koreksi di Tengah Isu Pergantian Menkeu, BEI Buka Suara