Suara.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menyatakan sertifikasi perusahaan sawit penting untuk menjaga keberlanjutan produk sawit yang diekspor ke luar negeri.
"Kami ingin keberlanjutan itu adalah identitas dan keunggulan produk sawit Indonesia yang bisa kita promosikan ke luar negeri," ujar Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi usai rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Bayu melanjutkan sampai saat ini baru ada 149 perusahaan sawit yang tersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Selain jumlah tersebut masih ada sekitar 540 perusahaan lagi yang masih dalam pengkajian agar dapat disertifikasi.
Adapun 149 perusahaan tersebut jika digabungkan memiliki luas wilayah perkebunan sekitar 1,16 juta hektare atau setara dengan sekitar 5,6 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO).
Potensi besar tersebut, lanjut Bayu, membuat sertifikasi harus dilakukan terhadap perusahaan perkebunan sawit dan para petani. Sertifikasi dilakukan dengan menggunakan dana pungutan sawit.
"Dana pungutan sawit bisa dipakai untuk membantu pembiayaan proses audit perusahaan dan sertifikasi petani. Petani bukan sekadar dipantau saja, melainkan juga harus dilatih, diberdayakan dan didampingi agar dapat menghasilkan produk sawit berkelanjutan," tutur Bayu.
Adapun besaran dana punguntan sawit sampai Januari 2016, menurut BPDP hampir mencapai Rp1 triliun.
Artinya, kata Bayu, nilai ekspor produk sawit Indonesia lebih tinggi daripada impor.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap perkebunan dan indsutri kelapa sawit dalam negeri di tengah beberapa permasalahan terkait pajak kelapa sawit di luar negeri.
"Pemerintah akan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang dan menerapkan standar dalam mengelola kelapa sawit. Untuk ke luar negeri, tentu akan ada langkah-langkah tetapi tidak bisa saya ungkapkan bagaimana," kata Darmin. (Antara)
Berita Terkait
-
Viral, Tiga Anak Dikutuk Ayahnya yang Sakit Usai Diduga Gelapkan Uang Kebun Sawit
-
Geger Beda Data Sawit RI-Singapura: Indikasi Manipulasi Ekspor hingga 'Penyunatan' Harga Terkuak!
-
Ironi Sawit RI: Indonesia Punya Kebun, Tapi Kenapa Singapura yang Meraup Cuan?
-
Strategi Baru Tekan Biaya Produksi Sawit, Sebar Serangga Penyerbuk
-
Waspada! Mandatori B50 Bayangi Kelangkaan Minyak Goreng, Rakyat Jadi Korban?
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Target Tembus Rp563 Miliar, CBDK Optimis Properti PIK 2 Makin Dilirik Investor
-
Awas, Risiko Kebocoran Solar Subsidi Imbas Harga BBM Nonsubsidi Naik Gila-gilaan
-
BBRI atau BMRI? Pakar Senior Ini Ungkap Saham Pilihannya untuk Jangka Panjang
-
Cara Andi Hakim Tilap Dana Nasabah Rp28 Miliar, Modus 'BNI Deposito Investment'
-
Viral Gerakan Tutup Rekening, BNI Janji Kembalikan Dana Gereja di Aek Nabara
-
Skandal Dana Umat di Aek Nabara, BNI Janji Dana Gereja Dikembalikan Sepenuhnya
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz Sampai Waktu yang Tak Ditentukan, Gegara Ulah Trump
-
Pemerintah Segera Tutup Praktik Open Dumping di Seluruh TPA
-
Pemerintah Mulai Kaji Kereta Papua, Rute Sentani-Kota Jayapura Jadi Proyek Awal
-
Harga BBM Naik, Ini Warga RI yang 'Halal' Beli Bensin Subsidi