Ketua Bidang Industri Kreatif Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Yaser Palito, mempertanyakan sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang tidak menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, instruksi Jokowi adalah agar Menhub harus mengakomodasi regulasi dari angkutan berbasis aplikasi. Masalah ini mencuat saat kasus penutupan Go-Jek beberapa waktup lalu.
"Sampai sekarang arahan Presiden ini kok belum dijalankan. Ini ada apa?”, kata Yaser, di Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Menurut Yaser, HIPMI juga menduga ada korporasi angkutan besar yang ingin memonopoli bisnis angkutan taksi. Menurut dia, Praktik monopoli dan penguasaan pangsa pasar taksi kota ini sangat berbahaya bagi konsumen. "Kalau persaingan dimatikan, nanti yang korban inovator-inovator startup baru dan konsumen. Sebab jujur saja, taksi konvensional ini sudah mahal, terlambat, uang kembalian penumpang kerap sengaja ditahan dengan alasan macam-macam. Sangat tidak nyaman,” terang Yaser.
Yaser juga menegaskan, bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak adaptif akan digilas oleh kemajuan. Tidak peduli ukuran perusahaan itu sebesar apa. Dia membandingkan persaingan beberapa perusahaan besar dunia, yang tumbang akibat tidak mengikuti perkembangan. Dia mencontohkan Jepang, seperti Sony, Toshiba, hingga Panasonic yang satu per satu bertumbangan, sebab terlambat melakukan adaptasi. Beda halnya dengan raksasa elektronika dari Korea, seperti Samsung dan LG yang semakin berkibar, begitu juga dengan brand-brand dari Cina.
"Siapa sih yang enggak tahu Kodak dulu berjaya dengan kamera analognya. Sampai-sampai semua tustel dibilang kodak. Tapi kemudian digilas oleh teknologi kamera digital. Sekarang bangkainya ada di Hollywood berupa gedung monumen Kodak,” ujar Yaser.
Alasan ini yang mendorong HIPMI, meminta kepada pemerintah atau regulator tidak boleh kalah cepat dari para innovator. Pemerintah harus menjemput bola dengan segera merevisi berbagai kebijakan yang sudah usang dan membuat regulasi-regulasi baru yang lebih adaptif dan mutakhir bagi perkembangan zaman.
”Jangan sudah ramai-ramai begini, baru kaget-kaget birokrasi," Celetuk Yaser. (Dian Rosmala).
Berita Terkait
-
Pemerintah Diminta Evaluasi Dampak Komisi Ojol 8 Persen Selama Enam Bulan
-
Bukan Cuma Thamrin, Shelter Ojol Gratis 24 Jam Bakal Menjamur di Terminal dan Stasiun
-
Bongkar Siasat Aplikator: Kenapa Potongan Ojol Turun 8 Persen Tapi Dompet Driver Tetap Kering?
-
Komisi 8 Persen Ojol Jadi Sorotan DPR, Pengemudi Kini Terima 92 Persen Tarif
-
Komisi Ojol Dipangkas Jadi 8%, Ekonom: Belum Tentu Bikin Driver Lebih Sejahtera
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Pemerintah Siapkan Insentif ETF Emas, Bursa Mineral, Hingga Demutualisasi
-
Jumlah Saham HSC Membengkak Jadi 51 Emiten Pasca Pengesahan Aturan Baru BEI
-
Rombak Aturan Pasar Modal, OJK Target Demutualisasi Tuntas September 2026
-
Saham HSC Dilarang Masuk LQ45, Puluhan Emiten Jumbo Kena Dampak!
-
Analis Sebut IHSG Seharusnya Jauh Lebih Tinggi, Ini Alasannya
-
Purbaya Minta Investor Beli Saham dan Jual Dolar, Klaim Ekonomi RI Mulai Diakui Internasional
-
Purbaya Girang S&P Pertahankan Rating Indonesia: Bukan Indonesia Cemas tapi Indonesia Emas
-
Inflasi Juli 2026 Naik ke 3,34%, Tiket Pesawat hingga Harga Beras Jadi Pemicu
-
Amman Mineral Bidik Produksi 16 Ton Emas dan 162.000 Ton Tembaga di 2026
-
Alasan Pemerintah Optimis Inflasi Mereda, Mendagri Singgung Harga BBM