Suara.com - Aksi unjuk rasa antara supir taksi online dengan supir transaksi online seperti GrabCar, Gojek, dll yang berlangsung ricuh kemarin, (22/03), membuat warga Jakarta was- was. Bahkan, peristiwa ini juga ramai diberitakan oleh media asing.
Menyikapi hal ini, President Junior Chamber Internasional (JCI) Jakarta, M. Hadi Nainggolan mengatakan bentrok ini sebetulnya didasari oleh masalah persaingan semata. Menurut Hadi, para pengemudi taksi konvensional merasa kehadiran taksi online mengurangi pendapatan mereka dan semakin lama konsumen cenderung lebih memilih menggunakan taksi online karena harganya lebih murah.
“Pada dasarnya konsumen membutuhkan layanan transposrtasi yang praktis, nyaman, dengan harga terjangkau dan mereka menemukan layanan ideal tersebut pada transportasi online. Tapi, disisi lain, regulator masih punya tanggungjawab besar untuk mengurus taksi- taksi konvensional yang semakin tergerus zaman,” ujar Hadi, Rabu (23/3/2016).
Hadi menjelaskan perlu ada inovasi yang dilakukan oleh transportasi publik yang bukan berbasis aplikasi sehingga dapat kembali menarik minat konsumen, dan mampu bersaing secara sehat dengan aplikasi transportasi online yang semakin tumbuh subur ini.
“Transportasi umum konvensional perlu menciptakan sebuah inovasi kalau tidak mau ketinggalan dari transpotasi online. Dengan adanya inovasi akan kembali menarik minat masyarakat, selain itu bisa bersaing secara sehat sehingga tidak perlu terjadi bentrokan seperti ini. Kalu mereka (transposrtasi konvensional) tidak mau berubah, ya akan punah,” terang Hadi yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI).
Sementara, lanjut Hadi, pemerintah sebagai regulator seharusnya segera mengambil sikap untuk mengatasi polemik transportasi online karena bukan tidak mungkin akan terjadi aksi yang lebih besar dan membahayakan masyarakat. “Pemerintah perlu membuat kebijakan yang berasas keadilan bagi kedua belah pihak. Kalau untuk memblokir transposrtasi online saya rasa itu bukanlah tindakan yang tepat karena akan menimbulkan masalah baru yang lebih rumit,” imbuhnya.
Hadi mengatakan satu- satunya jalan yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan peraturan tegas kepada penyelenggara transposrtasi online untuk mengurus kelengkapan izin, memilki badan hukum yang sah, serta taat membayar pajak, “ Dengan adanya sistem peraturan yang adil dan seimbang maka kejadian seperti ini tentu tidak akan terjadi,” pungkas Founder Graha Inspirasi tersebut.
Berita Terkait
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan Baterai 6.000 mAh, Cocok bagi Pekerja Lapangan dan Ojek Online
-
Pembentukan Paguyuban Mitra Jadi Kunci Perbaikan Hubungan OjolAplikator
-
5 Trik Ojol Gacor Anti Anyep, Benarkah Konsistensi dan Motor Sehat Jadi Kuncinya?
-
Kecam Pemerkosaan di Taksi Online, Anggota DPR Desak Polisi Terapkan UU TPKS
-
Driver Taksi Rudapaksa Penumpang, DPR: Negara Tak Boleh Biarkan Perempuan Hidup Dalam Rasa Tak Aman
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga