Diskusi legalitas transportasi online, di Jakarta, Sabtu (26/3/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa berlarutnya kisruh antara taksi konvesnional dan online karena lambannya gerak dan respon dari pemerintah. Dia pun sangat menyesalkan apa yang terjadi selama beberapa hari yang menyebabkan perekonomian Jakarta terganggu.
"Memang koordinasi antar pemerintah sangat lemah dan lamban, ego sektoralnya masih sangat tinggi sehingga demo kemarin pemerintah baru sadar harus dibenahi. Padahal kerugian dari demo banyak. Nah pemerintah harus tegas kalau mau legalkan itu," kata Sarman dalam diskusi bertajuk 'Diuber uber' di Warunf Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(26/3/2016).
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih sigap dan cepat dalam menanggapi fenomena yang terjadi pada saat ini. Pasalmya, kepastian dari pemerintah dapat memberikan efek pada masyarakat yang memerlukan jasa angkutan umum aman dan cepat. Karena menurutnya, kemunculan Grab Car dan Uber Taxi karena layanan transportasi umum yang ada, baik itu oleh swasta dan pemerintah belum memadai.
"Jadi masyarakat butuh transportasi aman dan lancar. Yang harus diakui, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi aman dan lancar," kata Sarman.
Lebih lanjut Sarman menyebut, angkutan online lebih diminati karena lebih memberikan kemudahan. Sehingga, ini menjadi pemicu daya saing bagi angkutan konvensional.
"Kalau Grab dan Uber inikan dijemput depan rumah, kemudian lebih murah. Nah ini pada lari kesana, jadi yang rugi siapa? Transportasi konvensional. Sedangkan mereka(Grab dan Uber) belum punya izin," katanya.
Karenanya, Sarman meminta pemerintah untuk cepat merespon dinamika yang ada. Sebab, apapun saat ini semuanya sudah berbasis aplikasi. Baik transportasi ataupun perbelanjaan sebagai industri kreatif yang bersaing di dunia modernisasi.
"Banyak yang online tapi nggak demo. Dan pemerintah harus responsif melihat UU. Ini nggak lihat UU hanya lihat di depan mata. Tapi ketika lihat yang kreatif seperti ini pemerintah baru sadar," kata Sarman.
Komentar
Berita Terkait
-
Kemenkeu: Berita Menkeu Purbaya Tertipu Bank Himbara 100 Persen Hoaks
-
Laporan Suara.com dari Davos: Bicara Investasi, Prabowo Pastikan Supremasi Hukum di Indonesia
-
Mengapa Bank Indonesia Harus Dijaga dari Intervensi Politik?
-
Driver Ojol Harap Sabar, Menhub Tak Mau Buru-buru Keluarkan Aturan Baru
-
Misteri Prasangka Hitam Sang Ojol
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
Pilihan
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
Terkini
-
Berita Soal Rp200 Triliun Menguap Dipastikan Hoaks, Kemenkeu dan BRI Jamin Dana Aman
-
Begini Spesifikasi Huntara di Aceh Tamiang untuk Korban Bencana
-
Impor Tapioka Masih Tinggi, Pengusaha: Bukan Karena Stok Kurang, Tapi Harga Lebih Murah
-
5 Fakta Isu Menteri Keuangan Purbaya Tertipu Bank Himbara Rp200 Triliun
-
Rencana Peleburan Bulog-Bapanas Masih Proses Pembahasan
-
Kemenkeu: Berita Menkeu Purbaya Tertipu Bank Himbara 100 Persen Hoaks
-
Bansos PKH, BPNT dan BLT Tahap 1 Cair Februari 2026, Ini Cara Cek di HP Pakai NIK KTP
-
Gubernur Target Bank Jakarta Segera IPO Saham, Ini Persiapannya
-
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah Turun Drastis, Daging Sapi Naik
-
Kenaikan Harga Emas di Pegadaian, Beli Kemarin Sudah Dapat Untung Banyak