Diskusi legalitas transportasi online, di Jakarta, Sabtu (26/3/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan bahwa berlarutnya kisruh antara taksi konvesnional dan online karena lambannya gerak dan respon dari pemerintah. Dia pun sangat menyesalkan apa yang terjadi selama beberapa hari yang menyebabkan perekonomian Jakarta terganggu.
"Memang koordinasi antar pemerintah sangat lemah dan lamban, ego sektoralnya masih sangat tinggi sehingga demo kemarin pemerintah baru sadar harus dibenahi. Padahal kerugian dari demo banyak. Nah pemerintah harus tegas kalau mau legalkan itu," kata Sarman dalam diskusi bertajuk 'Diuber uber' di Warunf Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(26/3/2016).
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih sigap dan cepat dalam menanggapi fenomena yang terjadi pada saat ini. Pasalmya, kepastian dari pemerintah dapat memberikan efek pada masyarakat yang memerlukan jasa angkutan umum aman dan cepat. Karena menurutnya, kemunculan Grab Car dan Uber Taxi karena layanan transportasi umum yang ada, baik itu oleh swasta dan pemerintah belum memadai.
"Jadi masyarakat butuh transportasi aman dan lancar. Yang harus diakui, sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi aman dan lancar," kata Sarman.
Lebih lanjut Sarman menyebut, angkutan online lebih diminati karena lebih memberikan kemudahan. Sehingga, ini menjadi pemicu daya saing bagi angkutan konvensional.
"Kalau Grab dan Uber inikan dijemput depan rumah, kemudian lebih murah. Nah ini pada lari kesana, jadi yang rugi siapa? Transportasi konvensional. Sedangkan mereka(Grab dan Uber) belum punya izin," katanya.
Karenanya, Sarman meminta pemerintah untuk cepat merespon dinamika yang ada. Sebab, apapun saat ini semuanya sudah berbasis aplikasi. Baik transportasi ataupun perbelanjaan sebagai industri kreatif yang bersaing di dunia modernisasi.
"Banyak yang online tapi nggak demo. Dan pemerintah harus responsif melihat UU. Ini nggak lihat UU hanya lihat di depan mata. Tapi ketika lihat yang kreatif seperti ini pemerintah baru sadar," kata Sarman.
Komentar
Berita Terkait
-
Rapor 1 Tahun Prabowo Versi LSI: Ekonomi Jeblok, 5 Sektor Lain Lolos, Hubungan Internasional Juara
-
Nelayan Pandeglang dan Cirebon Akui Surkom Permudah Akses BBM Subsidi
-
Setahun Jadi Penyeimbang Pemerintahan Prabowo, Apa Saja yang Disorot PDI Perjuangan?
-
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah, Diisi Airlangga hingga Purbaya
-
Ribut-ribut Dana Pemda Ngendon di Bank, Mantu Jokowi Hingga KDM Tunjuk Menkeu Purbaya
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
Terkini
-
Enggak Butuh APBN, DEN Bidik Bali Jadi Lokasi Family Office
-
Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Program MBG Paling Populer dari Sisi Negatif
-
Kerja Sama Strategis Telkom dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Kembangkan Ekosistem AI
-
Pemerintah Wajibkan BBM dengan Campuran E10 Mulai 2027
-
Pegadaian Gelar Festival Tring! di 12 Kota Se-Indonesia, Bertabur Bintang dan Promo Emas
-
Laba Bersih UNVR Melonjak Lebih dari Dua Kali Lipat Q3 2025, Janjikan Dividen Jumbo
-
Status "SI" di SIKS: Apakah Dana Bansos Sudah Bisa Transfer Rekening?
-
BI: Uang Beredar Tembus Rp 9.771,3 Triliun, Ini Faktornya
-
Anggaran Subsidi BPJS Kesehatan Ditambah, Iuran Masyarakat Jadi Lebih Murah?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini