Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai, paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan baik dan signifikan.
Pasalnya, belum ada badan atau lembaga pendidikan yang berfungsi menggelar pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing dengan SDM dari negara lain.
"Saat ini kan roda perekonomian di dunia bergerak dengan cepat. Saat itu juga kita butuh tenaga kerja ahli yang siap pakai. Karena untuk menunjang pertumbuhan ekonomi global. Namun sayangnya kita belum banyak lembaga pelatihan tenaga kerja," kata Ketua Umum Kadin, Roesan Roeslani di Hotel Ritz Carton Kuningan, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).
Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk segera membangun semua fasilitas eksosistem yang baik untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.
"Pendidikan itu yang harus diutamakan, agar Indonesia memiliki tenaga kerja yang siap pakai," katanya.
Ia pun meminta kepada pemerintah untuk lebih fokus dalam peluncuran paket kebijakan ekonomi agar tidak berdampak sporadis. Menurut dari klpaket kebijakan ekonomi I hingga XI, pemerintah masih belum fokus.
“Kadin mengingatkan paket ekonomi itu harus memiliki kerangka arah tujuan mau di bawa ke mana. Jika tidak, sifatnya paket-paket ini sporadis. Yang terpenting, paket kebijakan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja," katanya.
Sejak pertengahan tahun 2015, Rezim pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah 11 kali meluncurkan paket kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah memangkas proses bisnis yang selama ini tidak efisien serta memberikan stimulus bagi dunia usaha agar meningkat daya saingnya. Harapan akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia terdongkrak semakin maksimal.
Berita Terkait
-
8+4+5 Program Ekonomi 2025: Strategi Baru Pemerintah Pulihkan Perekonomian
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Spill 8 Paket Kebijakan Ekonomi Baru Pemerintah; Dari Magang Digaji UMP Hingga Cicilan Rumah Murah
-
Anindya Bakrie Nonaktifkan 3 Anggota Kadin Cilegon Usai Minta Jatah Proyek CAA
-
Rano Karno: Pemprov DKI Akan Buka 500 Ribu Lapangan Kerja Baru dan Beri Tempat Gratis untuk UMKM
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
Terkini
-
Enggak Butuh APBN, DEN Bidik Bali Jadi Lokasi Family Office
-
Evaluasi Setahun Prabowo-Gibran: Program MBG Paling Populer dari Sisi Negatif
-
Kerja Sama Strategis Telkom dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Kembangkan Ekosistem AI
-
Pemerintah Wajibkan BBM dengan Campuran E10 Mulai 2027
-
Pegadaian Gelar Festival Tring! di 12 Kota Se-Indonesia, Bertabur Bintang dan Promo Emas
-
Laba Bersih UNVR Melonjak Lebih dari Dua Kali Lipat Q3 2025, Janjikan Dividen Jumbo
-
Status "SI" di SIKS: Apakah Dana Bansos Sudah Bisa Transfer Rekening?
-
BI: Uang Beredar Tembus Rp 9.771,3 Triliun, Ini Faktornya
-
Anggaran Subsidi BPJS Kesehatan Ditambah, Iuran Masyarakat Jadi Lebih Murah?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini