Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat para pengguna pelaporan bukti potong pajak secara elektronik (e-filing dan e-SPT) untuk tahun pajak 2015 telah mencapai 5,5 juta Wajib Pajak.
"Para WP yang sudah melapor secara elektronik mencapai 5,5 juta, baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama di Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Mekar mengatakan angka itu merupakan angka pengguna layanan elektronik tersebut hingga akhir Maret 2016, dan jumlahnya bisa bertambah karena DJP memperpanjang masa pelaporan bukti pajak dengan "e-filing" hingga akhir April 2016.
"Target kami ada pengguna layanan elektronik hingga tujuh juta wajib pajak. Rasanya hingga akhir April bisa tercapai, karena jumlah pengguna layanan ini terus meningkat," ujarnya.
Ia juga menyampaikan, hingga batas waktu penyampaian bukti potong pajak per akhir Maret, tercatat 3,3 juta Wajib Pajak yang masih melakukan proses secara manual dengan hadir ke kantor pelayanan pajak.
Dengan demikian, jumlah Wajib Pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2015 melalui layanan elektronik maupun menyampaikan secara manual, mencapai 8,9 juta Wajib Pajak.
Mekar menambahkan bagi para Wajib Pajak yang belum melapor bukti potong pajak bisa menggunakan masa perpanjangan layanan elektronik, karena keterlambatan pelaporan tidak dikenakan sanksi, asalkan tidak melewati 30 April 2016.
"Kami masih membuka peluang bagi Wajib Pajak yang ingin melapor. Kemarin kami menghadapi kendala teknis di sistem pelaporan, karena hampir tiga juta Wajib Pajak bersamaan mengakses layanan ini, sehingga sistemnya terhambat," katanya.
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Mutamam mengatakan per Selasa (5/4) masih ada sekitar 54 ribu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memanfaatkan masa perpanjangan layanan pelaporan menggunakan "e-filing".
Ia mengharapkan para Wajib Pajak yang belum melapor bukti pajak, untuk menggunakan layanan pelaporan elektronik ini pada pertengahan bulan, agar sistem ini tidak lagi terhambat dan mengalami kendala teknis pada akhir bulan.
"Mumpung ada waktu kosong, para Wajib Pajak bisa memanfaatkan layanan ini. Karena tidak dikenakan sanksi, asalkan melapor dengan 'e-filing'," kata Mutamam.
Mutamam mengharapkan nantinya seluruh pengguna "e-filing" puas dengan penggunaan sistem ini, karena tingkat kepuasan Wajib Pajak pengguna baru mencapai 95,1 persen dan sebanyak 4,9 persen masih mengaku tidak puas. (Antara)
Berita Terkait
-
Leony, Warisan Bisa Dikecualikan dari Pajak Penghasilan Tapi BPHTB Mengintai
-
Bos Pajak Bimo Wijayanto Wanti-wanti Anak Buah: Tak Ada Toleransi Gratifikasi Sekecil Apa Pun
-
Jualan Online Kini Harus Bayar Pajak, Ini 7 Hal yang Harus Kamu Tahu!
-
Bimo Wijayanto Dipilih Prabowo Jadi Bos Pajak Baru, Sri Mulyani: Yang Tabah Pak Suryo!
-
Sah! Sri Mulyani Lantik Bimo Wijayanto dan Djaka Budi Utama jadi Bos Pajak dan Bea Cukai
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Buat Tambahan Duit Perang, Putin Bakal Palak Pajak Buat Orang Kaya
-
Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKM
-
Investasi Properti di Asia Pasifik Tumbuh, Negara-negara Ini Jadi Incaran
-
kumparan Green Initiative Conference 2025: Visi Ekonomi Hijau, Target Kemandirian Energi Indonesia
-
LHKPN Wali Kota Prabumulih Disorot, Tanah 1 Hektare Lebih Dihargai 40 Jutaan
-
Masyarakat Umum Boleh Ikut Serta, Pegadaian Media Awards Hadirkan Kategori Citizen Journalism
-
Zoomlion Raih Kontrak Rp4,5 Triliun
-
16th IICD Corporate Governance Award 2025: Telkom Meraih Penghargaan Best State-Owned Enterprises
-
Bank Mandiri Raup Laba Rp 24,5 Triliun di Semester I 2025, Turun dari Tahun Lalu