Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah tidak menjadikan alasan penaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi penyebab kegagalan pencapaian target pajak pada tahun ini. Sebab pemerintah seharusnya fokus agar maksimal melakukan penarikan pajak terhadap para wajib pajak (WP) besar yang selama ini sulit tersentuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Memang kebijakan penaikan PTKP akan membuat potensi penerimaan pajak negara tahun ini bisa berkurang Rp18 triliun. Tetapi seharusnya ini tidak menjadi kekhawatiran pemerintah. Sejak awal pemerintah seharusnya tidak mengandalkan recehan dari WP kecil untuk mencapai target penerimaan pajak," kata Eva saat dihubungi Suara.com, Kamis (7/4/2016).
Eva menuturkan selama ini pemerintah tidak fair karena terlalu menekan DJP untuk bisa menggenjot penerimaan pajak setinggi mungkin demi memaksimalkan pemasukan negara. Padahal banyak syarat kondisi lain yang tidak terpenuhi sehingga menyulitkan DJP dalam memeriksa pajak. "Seperti tidak terbukanya data rekening nasabah perbankan. Selain itu, DJP juga tidak didukung pasokan data dari berbagai lembaga negara yang lain. Ini yang tidak fair," jelas Eva.
Padahal potensi WP besar yang belum masuk ke penerimaan pajak negara sangat besar. Termasuk kabar ada dana lebih dari Rp3000 triliun dari Singapura yang itu berasal dari Indonesia. "Belum dari negara lain yang banyak dimasuki aliran dana dari Indonesia," tutup wanita yang menjadi Politisi PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengklaim telah mengantongi data 6000 rekening penduduk warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri. Mereka umumnya menyimpan uangnya di salah satu negara surga pajak atau tax heaven.
Menurut Bambang, rekening orang Indonesia di luar negeri biasanya dilakukan dengan membentuk spesial purpose vehicle (SPV). Perusahaan ini berdiri di berbagai tempat dunia. Salah satu yang paling populer adalah negara safe heaven seperti British Virgin Island.
Berita Terkait
-
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031, Friderica Widyasari Jadi Ketua
-
Ini Alasan Komisi XI Pilih Friderica Widyasari Dewi Menjabat Ketua OJK yang Baru
-
Martin Manurung Minta Kebijakan Tegas untuk Wilayah Paling Parah Terdampak Bencana
-
Siapa Pengemplang Pajak Rp2,6 M yang Sahammya Diblokir Purbaya?
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
Terkini
-
Puncak Arus Mudik, Kementerian ESDM dan PLN Cek Operasional SPKLU Dalam Melayani Pemudik EV
-
Pimpinan Grup Djarum Michael Bambang Hartono Meninggal Dunia di Singapura
-
Jasamarga Tambah Lajur Contraflow Jadi Tiga di Kamis Sore, Pemudik Meningkat 7 Persen
-
Jumlah Kendaraan di Ruas Tol JakartaCikampek Meningkat
-
Bayar Zakat Tak Perlu Ribet di BRImo, Cek di Sini Cara dan Pilihan Lembaganya
-
Hari Raya Nyepi 1948 Saka: BRI Hadirkan 2.000 Paket Sembako untuk Masyarakat Bali
-
Harga Pangan Masih Meroket Jelang Lebaran, Cabai Rawit Merah Sentuh Rp125.850 Per Kilogram
-
Pemerintah Diminta Terapkan Tarif Dinamis di Penyeberangan untuk Tekan Antrean Mudik
-
CBDK Genjot Produk Margin Tinggi, Profitabilitas Terdongkrak di 2025
-
Harga Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Segini Kisarannya