Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah tidak menjadikan alasan penaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi penyebab kegagalan pencapaian target pajak pada tahun ini. Sebab pemerintah seharusnya fokus agar maksimal melakukan penarikan pajak terhadap para wajib pajak (WP) besar yang selama ini sulit tersentuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Memang kebijakan penaikan PTKP akan membuat potensi penerimaan pajak negara tahun ini bisa berkurang Rp18 triliun. Tetapi seharusnya ini tidak menjadi kekhawatiran pemerintah. Sejak awal pemerintah seharusnya tidak mengandalkan recehan dari WP kecil untuk mencapai target penerimaan pajak," kata Eva saat dihubungi Suara.com, Kamis (7/4/2016).
Eva menuturkan selama ini pemerintah tidak fair karena terlalu menekan DJP untuk bisa menggenjot penerimaan pajak setinggi mungkin demi memaksimalkan pemasukan negara. Padahal banyak syarat kondisi lain yang tidak terpenuhi sehingga menyulitkan DJP dalam memeriksa pajak. "Seperti tidak terbukanya data rekening nasabah perbankan. Selain itu, DJP juga tidak didukung pasokan data dari berbagai lembaga negara yang lain. Ini yang tidak fair," jelas Eva.
Padahal potensi WP besar yang belum masuk ke penerimaan pajak negara sangat besar. Termasuk kabar ada dana lebih dari Rp3000 triliun dari Singapura yang itu berasal dari Indonesia. "Belum dari negara lain yang banyak dimasuki aliran dana dari Indonesia," tutup wanita yang menjadi Politisi PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengklaim telah mengantongi data 6000 rekening penduduk warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri. Mereka umumnya menyimpan uangnya di salah satu negara surga pajak atau tax heaven.
Menurut Bambang, rekening orang Indonesia di luar negeri biasanya dilakukan dengan membentuk spesial purpose vehicle (SPV). Perusahaan ini berdiri di berbagai tempat dunia. Salah satu yang paling populer adalah negara safe heaven seperti British Virgin Island.
Berita Terkait
-
Misbhakun DPR Tetap Minta Rakyat Bayar Pajak: Kan Banyak yang Digaji Pakai Uang Itu
-
Kompak Mangkir, Satori dan Heri Gunawan Sama-sama Absen dari Panggilan Kedua KPK
-
Apa Tugas Komisi XI DPR RI? Dikritik karena Kunker ke Australia saat Demo Berlangsung
-
Kapan Jadwal Sydney Marathon 2025? Dikaitkan dengan Plesiran Anggota Dewan
-
DPR Plesiran ke Australia di Tengah Demo Besar, Formappi: Seperti Mengolok-olok Rakyat
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
IHSG Rebound Awal Sesi, Tapi Reshuffle Kabinet Ancam Pelemahan
-
Harga Emas Antam Hari Ini Lebih Murah Sebesar Rp 2.074.000 per Gram
-
Didik Madiono Ditunjuk Sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
-
Akhirnya Pertamina Pasok Minyak Mentah ke SPBU Swasta, Stok BBM Kembali Tersedia?
-
Penjualan Menurun, Foot Locker Tutup 100 Gerai
-
Apindo ke Purbaya Yudhi: Jangan Naikkan Cukai, Dunia Usaha Kian Terjepit
-
Digitalisasi jadi Bukti Distribusi BBM Pertamina Lancar Meski Ada Unjuk Rasa
-
Jumlah Perbankan Terlalu Banyak, OJK Kasih Solusi Merger agar Kinerja Nendang
-
Tak Hanya Rokok, Peredaran Vape Ilegal Makin Liar, Pelaku Usaha Beri Peringatan Keras ke Pemerintah
-
Rezeki Nomplok! 3 Link DANA Kaget Hari Ini, Saldo Ratusan Ribu Siap Mendarat di Akunmu