Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah tidak menjadikan alasan penaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi penyebab kegagalan pencapaian target pajak pada tahun ini. Sebab pemerintah seharusnya fokus agar maksimal melakukan penarikan pajak terhadap para wajib pajak (WP) besar yang selama ini sulit tersentuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Memang kebijakan penaikan PTKP akan membuat potensi penerimaan pajak negara tahun ini bisa berkurang Rp18 triliun. Tetapi seharusnya ini tidak menjadi kekhawatiran pemerintah. Sejak awal pemerintah seharusnya tidak mengandalkan recehan dari WP kecil untuk mencapai target penerimaan pajak," kata Eva saat dihubungi Suara.com, Kamis (7/4/2016).
Eva menuturkan selama ini pemerintah tidak fair karena terlalu menekan DJP untuk bisa menggenjot penerimaan pajak setinggi mungkin demi memaksimalkan pemasukan negara. Padahal banyak syarat kondisi lain yang tidak terpenuhi sehingga menyulitkan DJP dalam memeriksa pajak. "Seperti tidak terbukanya data rekening nasabah perbankan. Selain itu, DJP juga tidak didukung pasokan data dari berbagai lembaga negara yang lain. Ini yang tidak fair," jelas Eva.
Padahal potensi WP besar yang belum masuk ke penerimaan pajak negara sangat besar. Termasuk kabar ada dana lebih dari Rp3000 triliun dari Singapura yang itu berasal dari Indonesia. "Belum dari negara lain yang banyak dimasuki aliran dana dari Indonesia," tutup wanita yang menjadi Politisi PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengklaim telah mengantongi data 6000 rekening penduduk warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri. Mereka umumnya menyimpan uangnya di salah satu negara surga pajak atau tax heaven.
Menurut Bambang, rekening orang Indonesia di luar negeri biasanya dilakukan dengan membentuk spesial purpose vehicle (SPV). Perusahaan ini berdiri di berbagai tempat dunia. Salah satu yang paling populer adalah negara safe heaven seperti British Virgin Island.
Berita Terkait
-
KPK: Semua Anggota Komisi XI DPR Berpeluang Jadi Tersangka Korupsi BI-OJK
-
Dikejar Sampai Singapura, Aset Rp58,2 M Milik Pengemplang Pajak Disita
-
Siapa FA? Dari Model Jadi Pengusaha, Diduga Terima Mobil Rp1 Miliar dari Anggota DPR Heri Gunawan
-
Rapat Paripurna Sepakat RUU P2SK Jadi Usulan DPR
-
BUMN Ngeluh Subsidi Belum Dibayar Kemenkeu, Purbaya: Suruh Menghadap Saya!
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Pengusaha Masih Males Ambil Utang ke Bank, Dana Kredit Nganggur Capai Rp2.500 Triliun
-
Efek Banjir Sumatra, Kemenkeu Permudah Cairkan Dana Transfer ke Daerah Terdampak Bencana
-
Kemenkeu Salurkan Dana Rp 4 Miliar ke Korban Banjir Sumatra
-
Ikuti Jejak Rupiah, IHSG Meloyo Hari ini Balik ke Level 8.600
-
Harap Bersabar, Pemerintah Umumkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
-
Purbaya Akui Ada Kementerian Lelet Serap Anggaran, Dana Dikembalikan Tembus Rp 4,5 T
-
Energi Terbarukan Mulai Masuk Sektor Tambang dan Perkebunan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Rupiah Justru Melempem ke Level Rp 16.667 Setelah BI Tahan Suku Bunga
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Turun Jadi USD 62,63 di November, BBM Gimana?