Pengamat Pajak Yustinus Prastowo meminta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk tidak mengeluarkan angka yang belum pasti soal dana warga negara Indonesia yang mencapai Rp 11.450 Triliun.
Menurutnya, tidak mungkin dana yang dimiliki warga negara Indonesia (WNI) yang mencapai angka tersebut, karena sebagian besar menjadi aset.
"Menteri Keuangan semakin mengobral angka, akan semakin bahaya, karena orang akan menuntut angka tersebut. Ketika dia bilang sekitar Rp 11.000 triliun, kalau yang terwujud hanya Rp 1000 triliun kan malu. Sebagian besar dalam bentuk aset dan tidak mungkin dipulangkan. Sebagian besar sudah pulang ke Indonesia dalam bentuk pinjaman sebenarnya," ujar Yustinus di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Lebih lanjut dirinya mengatakan pemerintah harus bersikap realistis dan tidak terlalu berharap banyak soal repatriasi. Repatriasi merupakan pengembalian modal yang di simpan di bank luar negeri ke negara asal.
"Tidak usah terlalu banyak berharap soal repatriasi, yang penting itu declarenya, rekonsiliasi yang di dalam negeri ini terutama, Supaya yang informal ekonomi ini juga bisa ikut masuk dalam skema ini dan tidak dihukum, dan juga bisa masuk ke sektor formal, " ucap pria yang menjadi Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) tersebut.
Yustinus menuturkan, pemerintah tidak perlu muluk-muluk untuk mengambil dana repatriasi tersebut, yang terpenting bisa membayar utang dan menggerakkan perekonomian di Indonesia.
"Potensi repatriasi, Rp 500 triliun, cukup bagus lah untuk perekonomian, utang kita cuma Rp 300 triliun, lalu investasi asing cuma Rp 360 triliun. Jadi nggak usah muluk-muluk obral angka lah. Kalau obral angka ternyata nggak bisa malah kredibilitasnya turun, "ungkapnya.
Berita Terkait
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
Tantangan Pajak Opsen Bayangi Pasar Sepeda Motor 2026
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Sinergi Strategis Hilirisasi Batu Bara, Wujudkan Kemandirian Energi Nasional
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026