Pengamat Pajak Yustinus Prastowo meminta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk tidak mengeluarkan angka yang belum pasti soal dana warga negara Indonesia yang mencapai Rp 11.450 Triliun.
Menurutnya, tidak mungkin dana yang dimiliki warga negara Indonesia (WNI) yang mencapai angka tersebut, karena sebagian besar menjadi aset.
"Menteri Keuangan semakin mengobral angka, akan semakin bahaya, karena orang akan menuntut angka tersebut. Ketika dia bilang sekitar Rp 11.000 triliun, kalau yang terwujud hanya Rp 1000 triliun kan malu. Sebagian besar dalam bentuk aset dan tidak mungkin dipulangkan. Sebagian besar sudah pulang ke Indonesia dalam bentuk pinjaman sebenarnya," ujar Yustinus di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Lebih lanjut dirinya mengatakan pemerintah harus bersikap realistis dan tidak terlalu berharap banyak soal repatriasi. Repatriasi merupakan pengembalian modal yang di simpan di bank luar negeri ke negara asal.
"Tidak usah terlalu banyak berharap soal repatriasi, yang penting itu declarenya, rekonsiliasi yang di dalam negeri ini terutama, Supaya yang informal ekonomi ini juga bisa ikut masuk dalam skema ini dan tidak dihukum, dan juga bisa masuk ke sektor formal, " ucap pria yang menjadi Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) tersebut.
Yustinus menuturkan, pemerintah tidak perlu muluk-muluk untuk mengambil dana repatriasi tersebut, yang terpenting bisa membayar utang dan menggerakkan perekonomian di Indonesia.
"Potensi repatriasi, Rp 500 triliun, cukup bagus lah untuk perekonomian, utang kita cuma Rp 300 triliun, lalu investasi asing cuma Rp 360 triliun. Jadi nggak usah muluk-muluk obral angka lah. Kalau obral angka ternyata nggak bisa malah kredibilitasnya turun, "ungkapnya.
Berita Terkait
-
Terungkap Alasan Harga Mobil Baru di Indonesia Jauh Lebih Mahal dari Negara Tetangga
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Purbaya Ubah Aturan Restitusi Pajak Usai Duga Ada Kebocoran, Berlaku 1 Mei 2026
-
Bayar Pajak Kendaraan Tak Perlu Antre, Cukup Lewat BRImo Saja!
-
Bahlil Diminta Kaji Wacana Penghentian Restitusi Pajak Sektor Tambang
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Minyakita Dijamin Tetap Ada, Distribusi Bisa 100% Lewat BUMN
-
Wall Street Pecah Rekor di Tengah Harapan Damainya Perang, Berimbas ke IHSG?
-
3 Jurus Ampuh BI Jaga Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh Meski Dunia Bergejolak
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas