Suara.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga seperti yang diminta Presiden Joko Widodo, tidak akan mengganggu proyek yang tengah berjalan.
Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, dalam rapat kabinet sebelumnya, sudah ditentukan jumlah potongan anggaran tiap kementerian/lembaga.
"Ada list (daftar), dan list itu sudah disetujui di rapat kabinet siapa dipotong berapa. Nanti list itu disesuaikan sendiri apa yan g dipotong. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi distorsi dalam pembelanjaan," ujar Sofyan saat ditemui usai ibadah Jumatan di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Ia menuturkan, pemotongan anggaran sendiri memang harus dilakukan mengingat penerimaan negara yang diperkirakan tidak mencapai target dan juga terbatasi oleh defisit anggaran yang tidak boleh lebih dari 3 persen dari PDB.
Ke depan, lanjutnya, akan dibuat hirarki prioritas program sehingga apabila diharuskan melakukan penyesuaian anggaran, maka program dengan prioritas paling rendah yang akan disesuaikan anggarannya terlebih dahulu.
"Ke depan nanti kita akan prioritaskan program prioritas pertama prioritas kedua ketiga dan seterusnya, kita list. Kalau ada perubahan maka yang paling prioritas bawah dipotong dulu, agar tidak mengganggu proyek-proyek yang berprioritas tinggi," ujar Sofyan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga negara untuk memotong anggaran belanja sebesar Rp50 triliun guna menyesuaikan APBN-Perubahan.
"Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas," kata Presiden Jokowi di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4/2016) lalu.
Presiden menilai kementerian dan lembaga negara dapat memotong anggaran dari sejumlah pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas.
Mengacu dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, anggaran belanja negara mencapai Rp2.095,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar R784,1 triliun dan belanja non kementerian dan lembaga sebesar Rp541,4 triliun. Disertai transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. (Antara)
Berita Terkait
-
Bapanas Proyeksikan 7 Komoditas Pangan Pokok Bebas Impor pada 2026, Stok Beras Capai 16 Juta Ton!
-
Prabowo Pangkas Anggaran 'Akal-akalan' Rp308 Triliun: Jika Tak Dipotong, Ini ke Arah Korupsi
-
Defisit APBN RI 6 Persen, Menkeu Bilang Belum Pernah Terjadi Sejak 20 Tahun Terakhir
-
Garuk-garuk Kepala! Purbaya Sudah Buat APBN 2026 Defisit 0,53 Persen
-
Purbaya Kejar Target Belanja Negara Rp 809 Triliun di Q1 2026 demi Ekonomi 6%
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya
-
Laba Emiten Hary Tanoe Terbang 140 Persen
-
Gak Cuma Murah, Minyak Rusia Ternyata 'Jodoh' Buat Kilang Pertamina
-
OJK dan BEI Bongkar Data Pemilik Saham RI, Berharap Genjot Transparansi
-
Produksi Cat Nasional Tembus 1,5 Juta Ton, Pemerintah Soroti Pentingnya Keamanan Produk
-
Cara Perusahaan Asuransi Genjot Penetrasi Layanan
-
Direksi BUMN Karya Dipanggil Dony Oskaria Satu per Satu, Tentukan Nasib Restrukturisasi