Badan perencanaan daerah (Bapeda) Provinsi Papua optimistis program pembangunan 13.000 rumah layak huni menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) akan terealisasi hingga 2018.
"Perhatian Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap terciptanya lingkungan yang sehat dan layak, khususnya untuk orang asli Papua mendorong beliau memprioritaskan penyediaan rumah layak huni sebagai program pembangunan pemerintah daerah yang didanai melalui dana Otsus," kata Kepala Bapeda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad di Kota Jayapura, Rabu (29/6/2016).
Ia menegaskan bahwa belasan ribu rumah layak huni itu akan dikhususkan kepada orang asli Papua dengan menggunakan dana Otsus secara bertahap hingga selesai pada 2018.
"Sejak menjabat Gubernur Papua April 2013, pembangunan perumahan bagi rakyat Papua, khususnya untuk orang asli Papua menjadi salah satu program prioritas. Ditargetkan sampai 2018 akan dibangun 13 ribu rumah layak huni yang disebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua," katanya.
Sebagai program prioritas yang ditargetkan dengan indikator pencapaian program yang terukur, yakni terbangunnya 13 ribu rumah layak huni, maka setiap kabupaten/kota diwajibkan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar setiap tahun dari 80 persen dana Otsus yang diterima.
"Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung program pembangunan rumah layak huni ini. Pada 2014 kami alokasikan Rp60 miliar, 2015 sebesar Rp100 miliar dan 2016 dialokasikan Rp160 miliar. Jadi ini program yang bersinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Lebih lanjut, Mu'saad mengatakan Gubernur Lukas Enembe melihat bahwa program perumahan layak huni ini adalah program prioritas dan sangat vital bagi pembentukan keluarga sehat dan generasi emas Papua, karena rumah yang dibangun memenuhi standar kesehatan, seperti sanitasi yang baik, MCK-nya tersedia dan baik serta sirkulasi udara yang mencukupi.
"Bapak gubernur pernah menyampaikan kepada saya bahwa program perumahan layak huni ini sangat penting untuk membentuk generasi sehat Papua. Jika lingkungan perumahan memenuhi standar kesehatan, saya pikir kita bisa membentuk generasi sehat dan cerdas untuk masa depan Papua. Tentunya juga didukung oleh sektor pendidikan yang baik. Jadi semua sektor sebenarnya saling mendukung," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong agar program tersebut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
"Sampai saat ini telah dibangun kurang lebih enam ribu rumah layak huni yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua. Kami optimis program pembangunan 13.000 rumah layak huni melalui dana Otsus hingga 2018 dapat terealisasi," katanya.
Agar program lebih tepat sasaran, Mu'saad mengatakan pihaknya sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur hal-hal berkaitan dengan program perumahan layak huni ini.
"Termasuk jika pengadaannya melalui pihak ketiga seperti apa dan jika melalui program padat karya seperti apa? Itu sedang kami finalisasi. Harapannya pemerintah kabupaten/kota segera mendukung program mulia ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pertamax Naik, Ojol: Saya Dari Awal Pakai Pertalite
-
Pegadaian Gelar LEXIS 2026 untuk Hadapi Transformasi Hukum Pidana Nasional
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion