Badan perencanaan daerah (Bapeda) Provinsi Papua optimistis program pembangunan 13.000 rumah layak huni menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) akan terealisasi hingga 2018.
"Perhatian Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap terciptanya lingkungan yang sehat dan layak, khususnya untuk orang asli Papua mendorong beliau memprioritaskan penyediaan rumah layak huni sebagai program pembangunan pemerintah daerah yang didanai melalui dana Otsus," kata Kepala Bapeda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad di Kota Jayapura, Rabu (29/6/2016).
Ia menegaskan bahwa belasan ribu rumah layak huni itu akan dikhususkan kepada orang asli Papua dengan menggunakan dana Otsus secara bertahap hingga selesai pada 2018.
"Sejak menjabat Gubernur Papua April 2013, pembangunan perumahan bagi rakyat Papua, khususnya untuk orang asli Papua menjadi salah satu program prioritas. Ditargetkan sampai 2018 akan dibangun 13 ribu rumah layak huni yang disebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua," katanya.
Sebagai program prioritas yang ditargetkan dengan indikator pencapaian program yang terukur, yakni terbangunnya 13 ribu rumah layak huni, maka setiap kabupaten/kota diwajibkan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar setiap tahun dari 80 persen dana Otsus yang diterima.
"Pemerintah Provinsi Papua sendiri mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung program pembangunan rumah layak huni ini. Pada 2014 kami alokasikan Rp60 miliar, 2015 sebesar Rp100 miliar dan 2016 dialokasikan Rp160 miliar. Jadi ini program yang bersinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Lebih lanjut, Mu'saad mengatakan Gubernur Lukas Enembe melihat bahwa program perumahan layak huni ini adalah program prioritas dan sangat vital bagi pembentukan keluarga sehat dan generasi emas Papua, karena rumah yang dibangun memenuhi standar kesehatan, seperti sanitasi yang baik, MCK-nya tersedia dan baik serta sirkulasi udara yang mencukupi.
"Bapak gubernur pernah menyampaikan kepada saya bahwa program perumahan layak huni ini sangat penting untuk membentuk generasi sehat Papua. Jika lingkungan perumahan memenuhi standar kesehatan, saya pikir kita bisa membentuk generasi sehat dan cerdas untuk masa depan Papua. Tentunya juga didukung oleh sektor pendidikan yang baik. Jadi semua sektor sebenarnya saling mendukung," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong agar program tersebut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
"Sampai saat ini telah dibangun kurang lebih enam ribu rumah layak huni yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua. Kami optimis program pembangunan 13.000 rumah layak huni melalui dana Otsus hingga 2018 dapat terealisasi," katanya.
Agar program lebih tepat sasaran, Mu'saad mengatakan pihaknya sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur hal-hal berkaitan dengan program perumahan layak huni ini.
"Termasuk jika pengadaannya melalui pihak ketiga seperti apa dan jika melalui program padat karya seperti apa? Itu sedang kami finalisasi. Harapannya pemerintah kabupaten/kota segera mendukung program mulia ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Optimisis, BCA Targetkan Penyaluran Kredit Tumbuh 10 Persen di 2026
-
2 Jenis Pangan Ini Harganya Bakal Meroket Jelang Ramadan
-
Harga Bawang Putih Naik, Mendagri Bunyikan Alarm Inflasi
-
Kuota BBM Pertalite Turun di 2026 Hanya 29,27 Juta KL
-
Mendagri Wanti-wanti Tingkat Inflasi, Harga yang Diatur Pemerintah Dilarang Naik
-
BPH Migas Klaim Hemat Rp4,98 Triliun Karena Subsidi Lebih Tepat Sasaran
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
BRI Tanggap Bencana Sumatera Pulihkan Sekolah di Aceh Tamiang Lewat Program Ini Sekolahku
-
Danantara Akan Atur Pemanfaatan Lahan yang Dirampas Satgas PKH dari 28 Perusahaan
-
Proyek Internet Rakyat Besutan Emiten Milik Hashim Mulai Uji Coba