Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, hingga akhir Juni ini, sudah 52 perusahaan yang memanfaatkan layanan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK). Dari sejumlah perusahaan tersebut, tercatat nilai investasi yang telah difasilitasi adalah Rp65,86 triliun dengan luasan lahan kawasan industri yang dimanfaatkan mencapai 806,5 hektar yang tersebar di sembilan kawasan industri.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa pada minggu terakhir Juni, terjadi penambahan tiga proyek investasi yang memanfaatkan layanan KLIK dengan nilai investasi Rp2,46 triliun dari data perkembangan KLIK yang disampaikan sebelumnya. “Kami berharap bahwa makin banyak yang memanfatkan kemudahan layanan investasi tersebut, sehingga dapat mempercepat proses konstruksi dan realisasi investasi perusahaan,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Selasa (19/7/2016).
Menurut Franky, dari 52 proyek investasi di Sembilan kawasan industri tersebut, terbagi dalam tiga tahapan konstruksi. “Pertama yang telah memasuki tahapan produksi komersial, yang kedua dalam tahap konstruksi serta yang ketiga dalam tahap persiapan,” jelasnya.
Dari data BKPM, 1 proyek/perusahaan siap produksi komersial dengan luas tanah 1 ha dan nilai investasi Rp16,8 miliar, kemudian dalam tahap konstruksi 17 proyek/perusahaan dengan luas tanah 216 ha dan nilai investasi Rp9,19 triliun berlokasi di 8 kawasan industri. “Serta yang terakhir 34 proyek yang masih dalam tahap persiapan dengan luas tahan 589,52 ha dan rencana nilai investasi Rp 56,56 triliun berlokasi di 8 kawasan industri,” ungkapnya.
Franky menambahkan, pihaknya terus memantau implementasi KLIK karena program ini merupakan langkah awal untuk membangun sinergi perizinan antara pusat dan daerah. Dirinya berharap implementasi KLIK dapat diperluas lagi di masa mendatang.
“Saat ini KLIK diterapkan pada 14 Kawasan Industri. Kita berharap semakin banyak kawasan industri yang akan mengimplementasikan. Tentu saja dengan dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota,” lanjutnya.
KLIK merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang dicanangkan pada tanggal 22 Februari 2016. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan yang dibutuhkan oleh perusahaan sebelum memulai proses konstruksi.
Saat ini, tercatat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luasan 10.022 hektar. 14 Kawasan industri tersebut tersebar di enam provinsi yakni Jawa Tengah terdiri dari 3 kawasan industri seluas 840 hektar, Jawa Timur terdiri dari 1 kawasan industri seluas 1.761 hektar, Sulawesi Selatan 1 kawasan industri seluas 3.000 hektare, Banten terdiri dari 3 kawasan industri dengan total luas lahan 3.170 hektare, Jawa Barat terdiri dari 5 kawasan industri dengan total luas lahan 1.111 hektar dan Sumatera Utara terdiri dari 1 kawasan industri seluas 100 hektar.
Berita Terkait
-
BKPM Bentuk Tim Khusus Layani Investasi Peserta Tax Amnesty
-
Dihadapan 300 Pengusaha, Kepala BKPM Janji Perkuat Layanan
-
BKPM Segera Siapkan Skema Investasi Untuk Peserta Tax Amnesty
-
BKPM-BP Batam Sinergi Promosikan Batam Sebagai Tujuan Investasi
-
BPS Sangsi Impor Daging Kerbau Turunkan Harga Daging Sapi
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN
-
Tiga Alasan Harga Perak Akan Naik Bersama Emas Tahun Ini
-
Bos Bulog Tak Bantah Banjir Sumatera Pengaruhi Produksi Beras
-
ESDM Yakin Target Produksi Minyak 605 Ribu Barel per Hari 2025 Tercapai, Apa Rahasianya?
-
Pemangkasan Produksi Batu Bara dan Nikel Sesuaikan Kebutuhan Industri
-
Wacana Insentif Mobil Listrik Dicabut, IESR: Beban Lingkungan Jauh Lebih Mahal
-
Bank Mandiri Perkuat Sinergi BUMN Bangun Huntara bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang