Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal hingga akhir Juni 2016 mencapai Rp44,4 triliun atau lebih tinggi dari realisasi pada periode sama tahun 2015 sebesar Rp26,9 triliun.
Dalam laporan realisasi APBN semester I-2016 yang diterima di Jakarta, Jumat (22/7/2016), penyerapan belanja modal ini lebih tinggi sebesar Rp17,5 triliun dari periode akhir Juni 2015.
Penyerapan belanja modal ini didukung oleh percepatan belanja di kementerian teknis yang terkait dengan infrastruktur yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.
Hal tersebut dikarenakan adanya percepatan lelang pengadaan barang dan jasa yang dimulai sejak awal tahun 2016, sehingga telah terjadi peningkatan belanja modal yang cukup signifikan.
Selain itu, realisasi belanja barang juga mengalami peningkatan yaitu dari sebelumnya pada akhir Juni 2015 sebesar Rp50,7 triliun menjadi Rp94,6 triliun pada akhir Juni 2016.
Realisasi belanja pegawai ikut mengalami peningkatan dari sebelumnya pada akhir Juni 2015 sebesar Rp75,5 triliun menjadi Rp100,9 triliun pada akhir Juni 2016.
Namun, realisasi bantuan sosial menurun pada akhir Juni 2016 menjadi Rp22,9 triliun, dari sebelumnya pada akhir Juni 2015 sebesar Rp42,2 triliun karena ada beberapa pos bantuan sosial yang dialihkan ke belanja barang.
Secara keseluruhan, tingginya belanja modal dan belanja barang hingga pertengahan tahun berdampak pada peningkatan realisasi belanja Kementerian Lembaga yang telah mencapai Rp262,8 triliun atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp195,3 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja Kementerian Lembaga dengan pagu terbesar hingga akhir Juni 2016 antara lain Kementerian Pertahanan Rp40,1 triliun, Polri Rp31,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp28,5 triliun, Kementerian Kesehatan Rp23,3 triliun, dan Kementerian Agama Rp21,7 triliun.
Kemudian, Kementerian Keuangan Rp15,8 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp14,6 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp14 triliun, Kementerian Perhubungan Rp11,1 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp9,4 triliun. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
Terkini
-
Usai Aksi Warga, Wali Kota Solo Perintahkan Pemeriksaan SCMPP dan Dampak Lingkungan Putri Cempo
-
Piala Presiden 2026: Shin Tae-yong Senyum Lebar, Persija Imbangi Port FC Usai Tertinggal Dua Gol
-
Koalisi Masyarakat Sipil Peringatkan Bahaya Dominasi Militer, Sebut Demokrasi dan HAM Terancam
-
Waktu untuk Tidak Menikah dan Alasan yang Menyertainya
-
Maling Rp1,2 Miliar di Kalideres Tertangkap, Hasil Kejahatan Tinggal Rp200 Juta
-
Doli Golkar Pertanyakan OTT Kepala Daerah Tiap Pekan: Ada Skenario Parade Korupsi?
-
Akselerasi Layanan Zero Down Time di GIIAS 2026, Mitsubishi Fuso: Roda Bisnis Harus Terus Berputar
-
Bidik World Athletics Label, PB PASI Puji PLN Electric Run 2026
-
Promo Diskon Grab Sepanjang Agustus 2026, Syaratnya Jadi Nasabah BRI
-
Balsa Sekulic Terpukau Atmosfer Bobotoh, Siap Kejar Gol Perdana Bersama Persib