Realisasi Belanja Anggaran KKP di Q1 2016 Baru 4 Persen

Suara.com - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun pengelolaan yang dibutuhkan untuk mempercepat penyerapan anggaran yang dinilai masih rendah selama kuartal I-2016.

"KKP tidak memiliki sistem pengelolaan anggaran hulu ke hilir, mulai dari penyusunan, penggunaan, pengawasan sampai dengan evaluasi," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Pernyataan tersebut dikemukakan Abdul Halim ketika ditanyakan mengenai realisasi belanja KKP pada kuartal I-2016 ternyata baru 4 persen berdasarkan data dari Kementerian Keuangan.

Padahal, sejumlah kementerian seperti Kementerian Sosial telah berhasil merealisasikan 22,4 persen dari pagu anggaran, serta Kementerian Keuangan merealisasikan 15,6 persen dari pagu.

Menurut Abdul Halim, para kuasa anggaran di KKP dinilai mengalami kebingungan dalam menyalurkan anggaran yang sejatinya disusun sendiri oleh mereka, "Tidak mengherankan kalau kemudian serapan anggarannya baru 4 persen dari Rp15,8 triliun," kata Sekjen Kiara.

Untuk itu, ujar dia, seharusnya KKP menyusun pengelolaan anggaran yang transparan dan bisa diakses kapan pun.

Selain itu, lanjutnya, Kiara juga mendesak para direktur jenderal dan kepala badan di KKP untuk membuat laporan pemakaian tahun sebelumnya, mulai dari manfaat dan kendala yang dihadapi.

"Jika kedua hal ini dilakukan, niscaya akan ada perbaikan serapan anggaran di KKP," ujar Abdul Halim.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa KKP harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi APBN.

"KKP sebagai 'agent of change', inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara," kata Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi juga menjelaskan bahwa kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP. Dengan pemanfaatan APBN yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan maka dinilai dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.

Dia menginginkan KKP harus mewujudkan program yang lebih nyata dan konkret, serta tingkat harga-harga yang dimasukkan dalam APBN diharapkan lebih wajar, umum, dan benar.

"Kita tidak boleh asal habiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan 'mark up'," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ia mengemukakan bahwa anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang sangat esensial. (Antara)