Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) mengadakan Seminar Nasional Tax Amnesty guna mensosialisasikan program ini kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi langkah HIPMI menggelar sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Bahkan dia mengucapkan terima kasih atas pengakuan kesalahan pengusaha yang selama ini tidak taat membayar pajak dan ingin menebus dosa tersebut melalui tax amnesty.
"Terima kasih atas pengakuan dosa pengusaha yang belum sepenuhnya comply (patuh)," ujar Sri Mulyani saat memberi sambutan di acara Seminar Nasional Tax Amnesty HIPMI di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rasa hormatnya kepada organisasi sebesar HIPMI yang dinilainya peduli program tax amnesty.
“Ini momentum yang baik, menjadi sejarah yang baik karena HIPMI mendukung program ini,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menilai wajar jika penerimaan negara mengerut lantaran salah satunya tercermin dari pelemahan komoditas.
“Saatnya kita menatap kedepan, tentu tujuannya adalah tax amnesty masuk tanpa mengerutkan ekonomi, sehingga diharapkan menjadi gerbang tax reform dan membuat semua pemain lega menjadi the real tax player,” ungkapnya.
Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani menyatakan Ia akan memaksimalkan anggotanya untuk solid bersosialisasi keliling Indonesia dalam mensukseskan program Tax Amnesty.
“Sejak 1984 kita sepakat perpajakan cenderung berkutat pada self assessment. Kita lapor sendiri dan rentan banyak timbul kesalahan masa lalu. Kami pikir tax amnesty inilah jalan tengah yang dirasa tepat agar menjadi gerbang tax reform, sehingga kedepan bakal bagus. Apalagi langsung dibawah gerbong Ibu Menkeu,” ungkap Ajib.
Senada dengan Ajib, Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia menyampaikan sejak awal HIPMI memang mendukung tax amnesty dengan asumsi berkeadilan. Padahal saat gaung tax amnesty masih kecil, banyak asosiasi yang jarang menyuarakan dukungannya pada tax amnesty.
Sekitar 70 persen pemasukan Negara dari pajak. Presentase itu kebanyakan tentu diambil dari pebisnis. Sayangnya, jumlah pebisnis nasional masih kurang, tepatnya sekitar 5,8 juta pengusaha atau seatara tak sampai 2 persen. Maka dari itu, jumlah pengusaha baru harus digenjot, tambahnya.
“Pajak ini salah satu sumber terbesarnya dari kalangan pengusaha. Kami sarankan, sebaiknya ada satu kementerian khusus yang difokuskan untuk mendorong jumlah pengusaha atau UMKM,” ujar Bahlil.
Berita Terkait
-
DPR Nilai Langkah Sri Mulyani Pangkas Anggaran Sudah Realistis
-
Ketua DPR Dukung Menkeu, Pangkas APBNP 133 T Untungkan Negara
-
Sri Mulyani Dipanggil ke Istana, Apa yang Dibahas Bersama Jokowi?
-
Lippo Group Optimis Tax Amnesty Bisa Naikkan Penjualan 30 Persen
-
Sri Mulyani Potong APBNP 2016, DPR Yakini Tak Ganggu APBN 2017
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Purbaya Sebut Revisi UU P2SK Bisa Perbaiki Gejolak Pasar Saham
-
Rupiah Terpeleset Jatuh Setelah Ada Kabar Misbakhun Jadi Calon Ketua OJK
-
IHSG Tertekan, OJK dan BEI Didorong Perbaiki Kepercayaan Pasar
-
BEI Naikkan Batas Free Float Jadi 15%, 267 Emiten Terancam Delisting Jika Tak Patuh
-
Skandal PIPA Bikin BEI Memperketat Syarat IPO Saham, Model Bisnis Jadi Sorotan
-
Timbunan Sampah Capai 189 Ribu Ton Per Hari, Pemerintah Dorong Program Waste to Energy
-
Asosiasi Emiten Minta Kewajiban Free Float 15 Persen Diterapkan Bertahap
-
Prabowo Teken Keppres Cuti Bersama 2026, Total Ada 8 Hari
-
Bursa Kripto Global Ini Catatkan Kepemilikan Aset Rp486 Triliun
-
RI Bakal Punya Pembangkit Nuklir, Hashim Djojohadikusumo: 70 Gigawatt Akan Dibangun