Kadis PU: Anggaran Pembangunan Infrastruktur NTT Meningkat Tajam

Suara.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Andre Koreh mengatakan, alokasi dana APBN 2016 untuk pembangunan infrastruktur di provinsi ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun sebelumnya alokasi untuk pembangunan infrastruktur Rp500 miliar. Pada 2016 meningkat mencapai Rp1,7 triliun," katanya, di Kupang, Senin (8/8/2016), terkait kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat untuk tujuan penghematan.

Andre berharap, kebijakan pemotongan anggaran untuk tujuan penghematan itu, tidak mempengaruhi pembangunan infrastruktur di NTT. Dia menilai, daerah ini masih sangat membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun dan membuka akses hubungan transportasi demi kemajuan yang setara dengan daerah lain di kawasan timur Indonesia.

"Kalau pemotongannya untuk belanja barang, perjalanan dinas, rapat-rapat termasuk rehabilitasi gedung dan belanja kendaraan mungkin bisa, tetapi untuk belanja modal di antaranya pembangunan infrastruktur diharapkan tidak dilakukan pemotongan anggaran," katanya lagi.

Ia mengemukakan, idealnya untuk menangani infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana irigasi yang memadai, dibutuhkan dana sebesar Rp4 triliun per tahun anggaran.

Pada setiap tahun anggaran seperti tahun anggaran 2015, pada APBD NTT mengalokasikan dana sebesar Rp351,8 miliar lebih dari total Rp4 triliun yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur.

Dia mencontohkan, untuk membangun satu kilometer jalan hotmix, dibutuhkan dana Rp3,9 miliar.

Menurut dia, jika kemampuan anggaran dikaitkan dengan kebutuhan anggaran untuk membangun jalan, maka dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk menangani ruas jalan provinsi yang tersebar di 23 kabupaten/kota daerah itu.

Panjang ruas jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTT mencapai 280 kilometer.

"Akibat minim anggaran, sistem yang kami pakai untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan adalah keadilan dan pemerataan. Artinya, setiap kabupaten/kota mendapat jatah walaupun dalam jumlah yang sangat kecil," katanya lagi.

"Provinsi NTT masih tertinggal dalam hal infrastruktur, baik jalan, jembatan, air bersih, irigasi maupun listrik. Kondisi tersebut hingga kini belum tertangani secara konprehensif akibat minim alokasi anggaran dari pusat," kata dia.

Atas kondisi itu, katanya lagi, Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebelumnya berinisiatif melobi pemerintah pusat maupun DPR RI, sehingga ada perhatian lebih untuk NTT.

Dia menyebutkan penduduk NTT saat ini berjumlah 5,3 juta jiwa dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,77 persen atau berada di ranking 31 dari 34 provinsi.

NTT berada di garis batas dua negara, yakni batas darat dengan negara Timor Leste dan batas laut dengan Australia.

NTT merupakan provinsi yang terdiri dari pulau-pulau, dengan kondisi alam kering, sehingga sangat membutuhkan banyak anggaran pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan, total panjang jalan di NTT yakni 17.195 km. Panjang jalan strategis nasional 1.800 km, jalan provinsi 2.471 km, dan jalan kabupaten/kota 12.866 km yang memerlukan intervensi dana dari pusat. (Antara)