Suara.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Jokowi mengatakan pada era persaingan saat ini, Indonesia memiliki kekuatan yang cukup besar yaitu 60 persen dari penduduk Indonesia adalah anak muda.
“Ini kekuatan, kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa memanfaatkan dari potensi kekuatan ini,” kata Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi di kantor Presiden, Selasa (13/9/2016).
Jumlah usia produktif akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk di tahun 2040.
“Angka yang besar ini akan bisa menjadi potensi penggerak produktivitas nasional kita, apabila kita bisa menyiapkan mulai dari sekarang. Namun sebaliknya jika tidak disiapkan dengan baik juga akan menjadi potensi masalah, utamanya potensi pengangguran usia muda,” ujar dia.
Itu sebabnya, kata Jokowi, harus fokus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain.
“Kita harus mampu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Saya juga minta dilakukan evaluasi terhadap pengangguran usia muda,” tutur dia.
Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2010 tingkat pengangguran usia 15-19 tahun berada pada level 23,23 persen dan kemudian meningkat menjadi 31,12 persen di akhir tahun 2015.
“Dan ditinjau dari latar belakang pendidikan, proporsi pengangguran terbesar adalah mereka lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 9,84 persen. Angka ini lebih tinggi dari pengangguran lulusan SMA 6,95 persen, SMP 5,76 persen dan bahkan SD 3,44 persen. Dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76 persen berpendidikan SMK (data BPS, 2015),” kata dia.
Jokowi menegaskan pentingnya dilakukan perombakan dan langkah-langkah perbaikan yang konkrit terhadap sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Lakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah demand driven sehingga kurikulum, materi pembelajaran, praktik kerja, pengujian serta sertifikasi bisa sesuai dengan permintaan dunia usaha dan industri. Libatkan dunia usaha dan industri karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerjanya,” ujar dia.
Selain itu, dia juga meminta agar pendidikan dan pelatihan fokus pada pengembangan SMK di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.
“Semuanya harus terintegrasi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK. Ini semuanya harus terintegrasi sehingga betul-betul tadi apa yang saya sampaikan bisa kita kejar,” kata Jokowi.
Rapat terbatas dihadiri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ristek dan Teknologi M Nasir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Berita Terkait
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
-
Asal Mula Lahirnya 'Tembok Ratapan Solo' di Rumah Jokowi: Keisengan Digital atau Kritik Satir?
-
Heboh 'Tembok Ratapan Solo' Muncul di Google Maps, Ternyata Berlokasi di Kediaman Jokowi
-
Jokowi Mau UU KPK Kembali ke Versi Lama, Eks Penyidik: Publik Tak Butuh Gimick
-
Jejak Jokowi soal UU KPK Terbongkar, 5 Fakta Bantah Klaim Lempar Tangan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
OJK Ungkap Kejahatan di BPR Panca Dana: Kredit Fiktif dan Pencairan Deposito Nasabah
-
Diduga Lakukan Penipuan Kripto, Bisnis AMG Pantheon Ditutup Paksa
-
Bantah Dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal, Haikal Hasan: Produk Impor AS Wajib Sertifikat Halal
-
Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara