Menhub: Dwelling Time di Pelabuhan Utama Turun Hasil Kerja Jokowi

Dua tahun kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Kabinet Kerjanya, Kementerian Perhubungan berhasil menurunkan dwelling time di pelabuhan utama di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di acara Peluncuran Buku “2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris” di Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Menhub mencontohkan di Pelabuhan Makasar, dwelling time pada Bulan Agustus 2016 adalah 4,69 hari. Namun pada bulan Oktober 2016, dwelling time di pelabuhan tersebut adalah 2,95 hari. Untuk Pelabuhan Tanjung Priok, pada bulan Oktober 2016, dwelling time turun menjadi 3,29 hari.

“Sementara di Pelabuhan Belawan pada bulan Oktober 2016, dwelling time sudah turun menjadi 3 hari dan di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi 3,15 hari,” jelas Menhub.

Untuk moda darat dan penyeberangan, capaian yang telah dicapai dalam 2 tahun adalah pengadaan bus BRT sebanyak 1.863 bus; pembangunan pelabuhan penyeberangan sebanyak 20 pelabuhan penyeberangan; pengadaan kapal penyeberangan perintis sebanyak 16 kapal penyeberangan; dan membangun 8 Terminal Tipe A.

Menhub menyatakan capaian Kementerian Perhubungan untuk sektor perhubungan laut adalah membangun dan mengembangkan 56 pelabuhan. “Untuk sektor udara dan kereta api, Kementerian Perhubungan telah membangun 5 bandara baru dan membangun 487,7 km jalur kereta api,” jelas Menhub.

Selama 2 tahun masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah meresmikan 9 bandara, 7 pelabuhan, dan 3 kapal penyeberangan. Beberapa hari lalu, Presiden meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai, Bandara Miangas, Bandara Tanjung Api, dan Bandar Udara Kasiguncu.

Selama 2 tahun ini, Menhub menjelaskan, Pemerintah mengelola 1.130 pelabuhan, 111 pelabuhan dikelola oleh BUMN dan terdapat 1.573 TUKS. Sementara untuk bandara, Pemerintah mengelola 211 bandara dan sebanyak 26 bandara dikelola oleh BUMN.

“Kami membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk bekerja sama dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan. Bandara yang siap dikerjasamakan adalah Bandara Samarinda Baru, Bandara Hanandjoedin, Bandara Kalimarau, Bandara Radin Inten II, dan Bandara Juwatam” ujar Menhub.

Sementara untuk pelabuhan, Menhub menambahkan pelabuhan yang siap dikerjasamakan adalah Pelabuhan Calang, Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Bungkutoko, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Tobelo.

“Di sektor perizinan, Kementerian Perhubungan telah melakukan 8 deregulasi di sektor transportasi dan pendelegasian 13 proses perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu BKPM serta telah selesai 7 perizinan,” papar Menhub.

Untuk mendukung konektivitas, Kementerian Perhubungan telah menetapkan 6 trayek tol laut dan akan mengembangkan 3 trayek tol laut di tahun 2017. “Dengan tol laut tersebut, contohnya harga semen sebelum tol laut adalah Rp. 100.000/sak di Jayapura dan setelah tol laut menjadi Rp. 80.000/sak di Jayapura,” jelas Menhub.

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan rute perintis udara salah satunya dari Bandar Udara Nop Goliat Dekai ke Wamena. Dari Wamena, Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan rute perintis udara menuju kota Elelim, Karubaga, Mamit, Tiam, Kobagma, Mug, Mapenduma, dan Kenyam. selain program perintis udara yaitu dengan tol udara, Kementerian Perhubungan telah melakukan integrasi tol udara dan tol laut yang menghubungkan Timika-Agast dan dilanjutkan dengan rute short sea shipping yang menghubungkan Mamugu-Agast.

Menhub juga menjelaskan Kementerian Perhubungan melaksanakan konektivitas transportasi untuk mendukung 13 kawasan industri di luar Jawa; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); serta melakukan integrasi angkutan perkotaan.

Fokus pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan APBN diarahkan untuk pembangunan di luar Pulau Jawa terutama kawasan timur Indonesia yang berorientasi kepada pelayanan publik. Fokus lainnya adalah pembangunan infrastruktur komersial di Jawa dan Bali diarahkan ke peran serta swasta dan BUMN.

“Dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi, Kementerian Perhubungan harus selalu mengedepankan keselamatan dan keamanan serta terwujudnya pelayanan transportasi yang handal,” tegas Menhub.