Suara.com - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan kepastian hukum terhadap Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat menciptakan iklim bisnis di Ibu Kota menjadi lebih stabil. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan tidak ada demonstrasi besar-besaran pada 25 November.
"Dengan adanya ini (penetapan status hukum Ahok) masyarakat bisa menjadi lebih tenang, tak ada lagi demo yang berujung anarkis. Masyarakat bisa mengikuti proses hukum yang tengah berjalan," kata Sarman kepada Suara.com di Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Ketika ditanya apakah penetapan Ahok menjadi tersangka mempengaruhi dunia bisnis, Sarman mengatakan tidak ada pengaruhnya. Justru yang paling berpengaruh pada iklim bisnis adalah adanya demonstrasi.
Demonstrasi besar-besaran, katanya, menjadi kekhawatiran pelaku usaha karena bisa mengganggu aktivitas perekonomian Jakarta.
Demonstrasi umat Islam pada 4 November lalu, kata dia, telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sekitar Rp500 miliar.
"Jadi jangan sampai ada demo lagi. Kalau dari pengusaha semua bersifat kondusif sampai saat ini sejak Ahok jadi tersangka. Iklim investasi juga masih berjalan. Yang diinginkan pengusaha jangan sampai ada demo lagi," kata dia.
Mengenai isu rush money terkait kasus Ahok yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir, Sarman mengatakan belum melihat hal itu dilakukan pengusaha.
"Saya belum dengar ada isu itu ya. Sampai saat ini tidak ada rush money, semua masih kondusif kondisinya," kata Sarman.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa
-
PLTP Ulubelu Jadi Studi Kasus Organisasi Internasional Sebagai Energi Listrik Ramah Lingkungan
-
Tinjau Tol PalembangBetung, Wapres Gibran Targetkan Fungsional Lebaran 2026
-
Harga Emas Antam Naik Lagi Didorong Geopolitik: Waktunya Akumulasi?
-
Menkeu Purbaya: Bos Bank Himbara Terlalu Bersemangat Jalankan Ide Presiden
-
BPJS Ketenagakerjaan-Perbarindo Tandatangani MoU, Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Pegawai