Presiden Jokowi menghadiri ulang tahun PKPI di Jakarta, Minggu (15/1/2017). [Rusman - Biro Pers Setpres]
Presiden Joko Widodo pagi ini, Minggu (15/1/2017) menghadiri peringatan ulang tahun ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Acara tersebut digelar di Garden Ballroom, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya pada peringatan tersebut, Presiden Joko Widodo sekali lagi menekankan arah kebijakan yang diemban pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Presiden tak lupa mengingatkan bahwa dalam kondisi global yang dinamis dan serba tak menentu seperti sekarang ini, gerak cepat pemerintah dan seluruh elemen masyarakat amat diperlukan.
"Kita harus bergerak cepat mengantisipasi segala perubahan yang ada di dunia ini. Kita harus selalu siap mengantisipasi setiap perubahan. Terlambat sedikit saja kita mengantisipasi itu kita akan tergulung oleh sejarah," tekannya.
Belum lagi permasalahan di dalam negeri yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah juga masih banyak. Terutama persoalan mengenai kesenjangan antarwilayah dan antara kaya dan miskin yang belakangan menjadi fokus perhatian pemerintah.
"Meskipun gini ratio kita sudah turun sedikit, tetapi tetap masih pada posisi yang kuning menuju ke merah," imbuhnya.
Selain itu, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan fitnah yang belakangan merebak juga disinggung oleh Kepala Negara. Ia berpesan untuk selalu mewaspadai hal tersebut bila bangsa Indonesia tidak ingin terpecah belah. Namun, di sisi lain, masyarakat Indonesia harus bersyukur telah memiliki Pancasila yang mampu mendeteksi dan mengukur setiap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
"Sebagai bangsa kita beruntung, sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Pancasila. Dengan Pancasila kita bisa mendeteksi setiap perubahan yang ada. Dengan Pancasila kita bisa mengukur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita. Seperti aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang tidak sesuai dengan fitrah kita yang Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.
Sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo berharap agar PKPI mampu memberikan pedoman kepada masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi kesenjangan yang ada. Di hadapan para pimpinan PKPI, ia juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil Indonesia ialah kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila dengan semangat gotong royong.
"Perlu saya tekankan bahwa sejak awal pemerintah terus menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila. Yaitu kebijakan ekonomi yang bernafaskan gotong royong, kebijakan yang bertujuan menghantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan terus menerus kita lakukan," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga