Pemasaran Rumah ke Pekerja Informal di Sumsel Sulit

Seorang pengembang perumahan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengeluhkan sulitnya memasarkan rumah ke kalangan pekerja informal lantaran mereka tidak memiliki jaminan ketika mengajukan kredit ke bank.

Dirut PT Sriwijaya Griya Cemerlang (SGC) Kesyar Saropi di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/1/2017), mengatakan, pemerintah telah berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah tapi tetap saja sulit karena perbankan tetap membutuhkan jaminan.

"Setelah program satu juta rumah berjalan kurang lebih dua tahun, dirasakan progresnya lambat karena untuk kalangan pekerja informal bisa dikatakan sulit mencari pasarnya," kata dia.

Meski pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk memiliki rumah, seperti bantuan uang muka dan penurunan suku bunga serta penambahan tenor kredit, tetap saja sulit mendongkraknya.

Kondisi ini sangat disayangkan mengingat lebih dari 70 persen masyarakat baik secara nasional maupun di Sumsel pada khususnya bekerja di sektor informal.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel ini mengatakan, salah satu solusinya adalah pemerintah harus dapat lebih mengoptimalkan kembali peran BUMN/BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit seperti Jamkrindo, Askrindo dan Jamkrida.

Lembaga penjaminan inilah yang nantinya bertugas sebagai penjamin kredit perumahan yang disalurkan kepada pekerja di sektor informal.

Kemudian, dibutuhkan bentukan badan/lembaga baru baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang berfungsi untuk membeli asset yang disita bank bilamana kredit yang dikucurkan mengalami masalah pembayaran.

Baca Juga: REI Targetkan Bangun 10.000 Rumah Subsidi di Riau

Dengan demikian, semua stakeholder yang terlibat dalam program sejuta rumah ini akan merasa lebih aman dan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Lalu, yang tak kalah pentingnya mengenai penerapan kebijakan pemangkasan sejumlah perizinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar dapat segera diterapkan di daerah.

"Biaya yang dikeluarkan pengembang untuk membangun perumahan dapat ditekan dan efeknya bisa menurunkan harga jual rumah ke konsumen," kata dia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Selatan Harriadi Benggawan mengatakan, sektor properti sedang dihadapkan pada persoalan rendahnya daya beli masyarakat sehingga beberapa kebijakan untuk mendongkrak pertumbuhan relatif tidak berpengaruh signifikan.

Pemerintah telah memberikan kemudahan agar kelompok masyarakat miskin dapat memiliki rumah berupa bantuan uang muka Rp4 juta, suku bunga hanya 5 persen dari harga rumah dan tenor sampai 20 tahun.

"Sementara ini sudah terealisasi sekitar 4.000 rumah atau sekitar 35 persen dari target. Meski saat ini perekonomian di Sumsel sedang lesu terkait pelemahan harga karet, tapi REI mengamati pada tahun ini ada sedikit perbaikan dibandingkan tahun lalu," kata dia. (Antara)