Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan perundingan dengan PT. Freeport Indonesia dapat selesai pada akhir Juli 2017. Perundingan meliputi empat permasalahan, mulai dari perpanjangan kontrak, divestasi saham, pajak hingga pembangunan pemurnian atau smelter dapat selesai pada akhir Juli 2017.
"Belum lewat dua bulan, kalau lewat itu sampai akhir Juli. Kita sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober. Kan namanya perundingan," kata Jonan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2017).
Jonan pun mengaku tidak akan membuat sebuah aturan atau kebijakan yang hanya memihak kepada satu perusahaan saja. Menurutnya, apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan semua dan harus ditaati oleh perusahaan yang bersangkutan.
Hal ini menyusul permintaan Freeport agar pemerintah untuk menjamin stabilisasi investasi Freeport terkait perpanjangan kontrak yang tak kunjung dikantongi oleh PT. Freeport Indonesia.
"Nggak, nggak ada aturan khusus. Semua sama," ujar Jonan.
Dilokasi yang sama, Direktur dan Executive Vice Presiden Freepot Tony Wenas mengharapkan negosiasi dengan pemerintah bisa segera berakhir dan dapat tercapai "win to win" atau sama-sama menguntungkan.
"Ya kami juga berharap secepat mungkin kalai bisa kurang kenapa harus dua bulan, tapi kan tergantung proses perundingan itu sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Jonan Tolak Permintaan Freeport Soal Aturan Khusus Investasi
Berita Terkait
-
Jonan Tolak Permintaan Freeport Soal Aturan Khusus Investasi
-
Soal Isu Kontrak Freeport Diperpanjang, Jonan: Nggak Ada Itu
-
Freeport Ingin Sebelum Oktober Kontraknya Sudah Diperpanjang
-
Freeport Akui Negosiasi Dengan Pemerintah Belum Capai Titik Temu
-
Kementerian BUMN Bantah Kontrak Freeport Telah Diperpanjang
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
5 Tahun Holding UMi: Lebih Mudah, Dekat dan Berdampak untuk Nasabah PNM Mekaar
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya