Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan akan berlangsung secara transparan, objektif, bebas KKN, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
"Kami akan melakukan proses ini seprofesional mungkin," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.
Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan membutuhkan 2.880 CPNS pada seleksi 2017 untuk mengisi beberapa jabatan di unit kerja Direktorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Ia pun meminta pada CPNS yang berminat untuk mengikuti proses seleksi ini untuk mempersiapkan diri dengan baik, karena Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang menjadi tujuan para pencari kerja.
"Kalau dilihat dari minat sejak 10 tahun lalu, Kemenkeu selalu memiliki pelamar sangat-sangat banyak. Apalagi, kita disebut sebagai salah satu top destination para lulusan yang ingin masuk kerja," ujarnya.
Penerimaan sebanyak 2.880 CPNS ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan yang akan mengalami kekurangan karena banyak yang telah memasuki masa pensiun.
Menurut catatan, pegawai Kementerian Keuangan yang memulai masa pensiun dalam kurun waktu 2015-2019 akan mencapai 8.029 orang.
Untuk itu, rekrutmen pegawai baru Kementerian Keuangan diprioritaskan guna memenuhi kebutuhan tenaga teknis pelayanan dan pengawasan keuangan negara.
Formasi 2.880 CPNS Kementerian Keuangan ini ditawarkan untuk tiga jenjang pendidikan, antara lain 733 orang untuk Sarjana (S1), 1 orang untuk Magister (S2), dan 2.146 orang untuk Diploma III (D III).
Jumlah tersebut dialokasikan untuk lulusan Cum Laude 73 orang atau 10 persen dari jenjang S1, disabilitas 12 orang, putra-putri Papua dan Papua Barat 26 orang, dan Umum 2.770 orang.
Penyandang disabilitas tersebut dialokasikan untuk seluruh unit di Kementerian Keuangan kecuali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sebanyak 1.721 orang dari CPNS Kementerian Keuangan ini akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu optimalisasi penerimaan pajak.
CPNS lainnya yaitu sebanyak 575 orang ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 261 orang di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan 201 orang di Sekretariat Jenderal.
Selain itu, sebanyak 66 orang di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 10 orang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 20 orang di Badan Kebijakan Fiskal dan 26 orang di BPPK.
Sri Mulyani memperkirakan para pelamar terbanyak akan berada pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena dua unit ini lebih dikenal oleh masyarakat.
Untuk mengikuti proses seleksi, WNI yang memenuhi syarat bisa mendaftar secara online melalui "www.sscn.bkn.go.id" mulai 11-25 September 2017 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK).
Batasan usia pelamar berdasarkan tanggal lahir yang tercantum di ijazah pada 1 September 2017 dengan kriteria 18-30 tahun untuk S2, 18-28 tahun untuk S1, dan 18-23 tahun untuk D3.
Pelamar dapat melihat hasil kelulusan seleksi administrasi pada 3 Oktober 2017 melalui portal "www.rekrutmen.kemenkeu.go.id". [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
Terkini
-
Asosiasi Emiten Minta Kewajiban Free Float 15 Persen Diterapkan Bertahap
-
Prabowo Teken Keppres Cuti Bersama 2026, Total Ada 8 Hari
-
Bursa Kripto Global Ini Catatkan Kepemilikan Aset Rp486 Triliun
-
RI Bakal Punya Pembangkit Nuklir, Hashim Djojohadikusumo: 70 Gigawatt Akan Dibangun
-
Misbakhun Masuk Radar Bos OJK, Hasan Fawzi: Terbuka Buat Semua!
-
Profil Mukhamad Misbakhun: Ketua Komisi XI DPR RI, Calon Ketua OJK?
-
Prabowo Bakal Tambah Polisi Hutan Jadi 70.000 Personil
-
Pemilik Lippo Karawaci (LPKR) dan Gurita Bisnisnya di Indonesia
-
Dihantam Tekanan Jual, IHSG Memerah Lagi
-
IHSG Ambles dan Aksi Jual Marak Usai Kabar Misbakhun Jadi Bos OJK