Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon kecewa atas pencabutan moratorium reklamasi teluk Jakarta oleh pemerintah. Kata dia, mestinya pemerintah menunggu pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
"Ini menunjukan inkonsistensi kita dalam membuat kebijakan. Selera penguasa tergantung pada situasi bukan kepentingan yang lebih besar," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
Fadli mengatakan, pemerintah perlu melihat kebijakan Anies-Sandi terkait reklamasi.
"Saya kira kita semua mendukung pembangunan. Siapa yang tidak mendukung pembangunan. Tetapi persoalannya pembangunan untuk siapa dan siapa yang diuntungkan," ujar Fadli.
Jangan sampai pembangunan ada di mana-mana tapi hanya memberi keuntungan terhadap kelompok itu-itu saja. Sementara publik mayoritas justru dirugikan oleh pembangunan.
Kehidupan nelayan dan masyarakat di sekitar reklamasi di teluk Jakarta harus diperhatikan, teruma terkait lingkungan hidup.
"Menurut saya kebijakan moratorium itu sudah tepat. Harus kita lihat dulu semuanya. Dikaji lagi dari sisi Amdal, dari sisi ekonominya dan dari banyak sisi lainnya," tutur Fadli.
Jangan sampai kebijakan reklamasi berubah-ubah setelah Anies-Sandi resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sebab, sejak awal pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS komitmen menolak reklamasi.
Baca Juga: Luhut Pastikan Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan
"Jadi jangan berubah-rubah. Sebab sekarang ini sangat mudah sekali untuk berubah-rubah. Jadi seperti sangat kental sekali dengan nuansa politisnya. Politisi tu bisa memiliki keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu," kata Fadli.
"Itu kan janji Anies-Sandi. Menurut saya kalau berjanji harus ditepati," ujar Fadli menambahkan.
Berita Terkait
-
Gerindra Tak Khawatir Jenderal Gatot Bakal Saingi Pamor Prabowo
-
Luhut Resmi Cabut Moratorium Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
-
Fadli Zon Nilai Manuver Gatot Nurmantyo Masih Wajar
-
Fadli Zon Berharap DPR Libatkan HTI di Pembahasan Perppu Ormas
-
Jawab Jokowi, Fadli Zon: Penurunan Daya Beli Bukan Isu Politik
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Presiden RI dan PM Singapura Tegaskan Kesepakatan Perihal Selat Malaka
-
Mulai Juli 2026, Pemutihan Data SLIK Wajib Selesai dalam 3 Hari Kerja
-
Sudah Dapat 4 Juta Ha Lahan, Agrinas Akan Buka 400.000 Ha Kebun Sawit Baru
-
Penyeragaman Kemasan Rokok Akan Picu Masalah-masalah Baru
-
Agrinas Palma Buka 20.000 Lowongan Pekerjaan di Perkebunan Sawit Hasil Sitaan Satgas PKH
-
Riwayat Pinjol Kecil 'Dihapus' dari SLIK OJK, Ajukan KPR Kini Bisa Lebih Mudah
-
Ekonomi Kreatif Disiapkan Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Jakarta, OJK Perkuat Akses Pembiayaan
-
Utang di Bawah Rp1 Juta Tidak Masuk SLIK OJK, Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Lagi-lagi SLIK Biang Masalah, Bikin Susah MBR Punya Rumah Murah
-
Terungkap! Masifnya Aliran Dana Investasi Kripto RI Rata-rata Hasil Penipuan