Inilah Kehidupan di Balik Ruang Kontrol Satelit BRI

Yogo menjelaskan bahwa keamanan dan kerahasiaan ruangan pusat kontrol satelit BRI maupun ruangan NOC memang menjadi prioritas penting dan sensitif. Bahkan ia mengakui bahwa tidak banyak karyawan BRI sendiri sekalipun yang diperbolehkankeluar masuk begitu saja. Hanya pegawai-pegawai yang memang bertugas di unit bersangkutan yang diberikan akses penuh.

“Karena segala informasi yang terkait satelit ini memang sensitif,” jelasnya.

Pengembangan Teknologi Perbankan BRI dengan BRISat

Kepala Divisi Satelit dan Operasional BRI Mediatomo Sutyarjoko, membeberkan sejumlah rencana pengembangan BRI setelah memiliki BRISat. Menurutnya, keberadaan BRISat sangat terasa manfaat saat kini BRI tengah memaksimalkan layanan perbankan tanpa kantor alias Laku Pandai ke berbagai pelosok Indonesia.

Saat ini banyak wilayah pelosok Indonesia bahkan belum dimasuki jaringan telepon seluler, termasuk dari Telkomsel. Dengan adanya BRISat, BRI bisa memasang wifi di daerah terpencil dan bisa dipergunakan oleh agen Brillink. Dulu, BRI terkendala harus menunggu rencana provider bersangkutan untuk membangun tower di wilayah tersebut agar bisa dimasuki sinyal seluler.

“Sebetulnya dengan sewa satelit bisa, tapi biayanya jadi mahal. Sekarang BRI bisa kembangkan ini dengan lebih maksimal karena biayanya sudah turun jauh,” katanya dalam wawancara khusus dengan Suara.com, Senin (23/10/2017).

Meiditomo mencontohkan BRI telah membangun jaringan Brillink di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Jika menunggu ada provider membangun menara BTS di pulau tersebut, pasti akan sulit dan lama. Sebab provider enggan membangun menara BTS di pulau kawasan pinggiran Indonesia tersebut karena dianggap tak menguntungkan secara bisnis

“Nah sekarang dengan VSAT yang kita taruh disitu, jaringan layanan kita sudah masuk disitu. Kita juga udah taruh juga di Aceh dan Papua. Sejak BRISat meluncur, kita sudah menaruk 12 ribu VSAT di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Satelit BRISat, Lebih Efisien atau Lebih Boros?

VSAT atau kepanjangannya adalah Very Small Aperture Terminal merupakan stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari tiga meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi.

VSAT adalah bentuk kemajuan dalam tren untuk mereduksi ukuran gorund segment (stasiun bumi) pada komunikasi satelit. VSAT terletak di akhir jalur komunikasi satelit dimana VSAT ini menawarkan berbagai macam layanan komunikasi. VSAT merupakan stasiun kecil berdiameter tak lebih dari 2 x 4 meter. Dengan ukuran antena yang bisa di bilang realtif kecil, VSAT sangat popular digunakan untuk kebanyakan aplikasi.

Akhir tahun 2018, BRI menargetkan bisa menaruh 25 ribu VSAT di seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ini akan sangat memudahkan BRI membuka berbagai unit layanan di seluruh Indonesia. Walaupun proses ini akan membutuhkan waktu secara perlahan-lahan.

Selain itu, setelah memiliki BRISat, bank pelat merah tersebut sedang melakukan proses migrasi dari aplikasi tradisional ke digital. Ada dua merek yang tengah dikembangkan, yakni BRI spot dan MyBRI. Keberadaan aplikasi MyBRI membuat proses pengajuan kartu kredit oleh calon nasabah yang semula berhari-hari, bisa jadi kurang dari satu hari.

Sementara dengan aplikasi BRI spot, agen Brillink bisa melakukan proses persetujuan pengajuan kredit dari calon debitur di daerah terpencil tidak perlu memakan waktu berhari-hari. Bahkan kelak tidak lagi diperlukan banyak tatap muka. Untuk kebutuhan collateral kredit, agen Brillink bisa memfoto aset yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit.

“Itu semua butuh kapasitas bandwidth yang cukup supaya menghasilkan layanan yang cepat. Ini bisa dikembangkan maksimal setelah kita memiliki BRISat,” tutupnya.

Mengutip laporan keuangan BRI kuartal III 2017 yang dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, BRI mengalokasikan pemanfaatan 144 MHz kapasitas transponder BRISat kepada beberapa instansi pemerintah yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Adapun instansi pemerintah yang dapat memanfaatkan kapasitas tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kementerian Keuangan.