Suara.com - Ekonom Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa iklim investasi di Indonesia belum terlalu banyak perubahan. Kondisi ini disebabkan pemerintah terlalu fokus memberi kemudahan pada investasi baru.
"Sementara investasi lama tidak dipikirkan. Padahal calon investor baru pasti tanya kanan kiri investor lama, sebelum memutuskan berinvestasi," kata Enny saat dihubungi Suara.com, Jumat (17/11/2017).
Menurutnya, tidak optimalnya kebijakan yang mendorong investasi terlihat dari capaian realisasi investasi. Pada kuartal II 2017, porsi realisasi investasi malah turun dari total kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi realisasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya 31 persen.
"Turun dari kuartal sebelumnya yang sempat mencapai 34 persen," tuturnya.
Kondisi ini menimbulkan problem kepercayaan. Meskipun sudah banyak paket kebijakan ekonomi dan upaya deregulasi, namun jika informasi dari implementasi kebijakan di lapangan masih lemah, tetap sulit mendorong percepatan investasi.
Enny juga mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo supaya tak terlalu mengobral kebijakan yang berakibat inflasi kebijakan. Sebab jika kebijakan terlalu banyak, namun implementasi lemah, bisa berakibat problem ketidakpercayaan.
"Saatnya pemerintah melakukan pemetaaan masalah dalam implementasi kebijakan. Ini tidak muda, karena ada ribuan perda yang bermasalah dan menghambat investasi. Kementerian Dalam Negeri bisa menggandeng Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan III 2017 mencapai Rp176,6 triliun, naik 13,7 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp155,3 triliun.
Rincianya, realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp64,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun. Dengan capaian tersebut, Azhar menjelaskan, maka secara kumulatif realisasi investasi sepanjang Januari-September 2017 mencapai Rp513,2 triliun yang terdiri atas PMDN Rp194,7 triliun (37,9 persen) dan PMA Rp318,5 triliun (62,1 persen).
Baca Juga: Kembalikan Fungsi Alami, PUPR Revitalisasi Danau Tondano
Berita Terkait
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
BKPM Dorong Danantara Garap Proyek Carbon Capture and Storage
-
IEU-CEPA Disepakati, Uni Eropa Lirik Industri F&B hingga Energi Terbarukan Indonesia
-
Merasa Dibatasi Soal Kuota Impor BBM, SPBU Swasta Ngeluh ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi
-
Investasi DME Mandek? BKPM Akui Belum Ada Investor Serius Garap Hilirisasi Batu Bara
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
BKPM Dorong Danantara Garap Proyek Carbon Capture and Storage
-
Mengenal Kalla Group: Warisan Ayah Jusuf Kalla yang Menjadi Raksasa Bisnis Keluarga dan Nasional
-
Uang Primer Tumbuh 18,6 Persen, Apa Penyebabnya?
-
IHSG Sempat Cetak Rekor Level Tertinggi 8.200, Ternyata Ini Sentimennya
-
Harga Mati! ESDM Tetap Sarankan Shell Cs Beli BBM Murni dari Pertamina Hingga Akhir Tahun
-
Apa Itu XAUUSD dan Pengaruhnya Terhadap Harga Emas
-
Kementerian BUMN Berubah Jadi BP BUMN, Gaji ASN dan PPPK Turun?
-
Utang Krakatau Steel Susut Lebih Cepat, Setelah Restrukturisasi Disetujui
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
IEU-CEPA Disepakati, Uni Eropa Lirik Industri F&B hingga Energi Terbarukan Indonesia