Suara.com - Ekonom Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan bahwa iklim investasi di Indonesia belum terlalu banyak perubahan. Kondisi ini disebabkan pemerintah terlalu fokus memberi kemudahan pada investasi baru.
"Sementara investasi lama tidak dipikirkan. Padahal calon investor baru pasti tanya kanan kiri investor lama, sebelum memutuskan berinvestasi," kata Enny saat dihubungi Suara.com, Jumat (17/11/2017).
Menurutnya, tidak optimalnya kebijakan yang mendorong investasi terlihat dari capaian realisasi investasi. Pada kuartal II 2017, porsi realisasi investasi malah turun dari total kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi realisasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hanya 31 persen.
"Turun dari kuartal sebelumnya yang sempat mencapai 34 persen," tuturnya.
Kondisi ini menimbulkan problem kepercayaan. Meskipun sudah banyak paket kebijakan ekonomi dan upaya deregulasi, namun jika informasi dari implementasi kebijakan di lapangan masih lemah, tetap sulit mendorong percepatan investasi.
Enny juga mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo supaya tak terlalu mengobral kebijakan yang berakibat inflasi kebijakan. Sebab jika kebijakan terlalu banyak, namun implementasi lemah, bisa berakibat problem ketidakpercayaan.
"Saatnya pemerintah melakukan pemetaaan masalah dalam implementasi kebijakan. Ini tidak muda, karena ada ribuan perda yang bermasalah dan menghambat investasi. Kementerian Dalam Negeri bisa menggandeng Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang triwulan III 2017 mencapai Rp176,6 triliun, naik 13,7 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp155,3 triliun.
Rincianya, realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp64,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp111,7 triliun. Dengan capaian tersebut, Azhar menjelaskan, maka secara kumulatif realisasi investasi sepanjang Januari-September 2017 mencapai Rp513,2 triliun yang terdiri atas PMDN Rp194,7 triliun (37,9 persen) dan PMA Rp318,5 triliun (62,1 persen).
Baca Juga: Kembalikan Fungsi Alami, PUPR Revitalisasi Danau Tondano
Berita Terkait
-
Bank Mandiri Taspen Buka Tiga Posko Pengaduan Penipuan Investasi
-
Investasi Rp339 Triliun, Blok Masela Target Mulai Konstruksi 2027
-
Diplomasi Manis RI-AS: Menagih Realisasi Investasi Hijau Paman Sam
-
Pelaksaanaan Sensus Ekonomi 2026 di Berbagai Daerah
-
KPK Panggil Mantan Direksi PT Pelabuhan Penajam Tentang PPT ET
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Hitung-hitungan Kerugian Negara dari Peredaran Rokok Ilegal
-
418 Ribu Penumpang Nikmati Diskon Kapal Feri, Kuota Masih Tersedia
-
Ternyata Kemasan Rokok Polos Melanggar Aturan
-
Prabowo Bakal Luncurkan BBM Baru, Segini Harganya
-
Begini Modus WNA Curi Emas di Wilayah Gunung Botak
-
Kemasan Rokok Polos Berisiko Gerus Penerimaan Negara hingga Puluhan Triliun
-
Patriot Bond Jadi Tempat Pencucian Uang, DPR: Insentif Menarik Investor
-
Berdampak ke Industri Kretek Lokal, Kemenperin Tolak Batas Tar dan Nikotin Rokok
-
Komitmen Penegakan Hukum, BRI Bantul Dukung Pengusutan Korupsi Eks Mantri
-
Kok Bisa ESDM Seenaknya Stop Sementara Ekspor Batu Bara, Ini Alasannya